Editorial

Membela TKW Terancam Mati

Jika hanya mereka saja yang disorot, akan membentuk persepsi masyarakat menjadi tidak baik atau sebagai komoditas sebagai politik pencitraan.

Membela TKW Terancam Mati
NET
Ilustrasi

TENAGA  Kerja Wanita (TKW) asal Atambua, Nusa Tenggara Timur, Wilfrida Soik yang terancam hukuman mati untuk sementara lolos dari tiang gantungan. Ini setelah Mahkamah Kota Bharu, Kelantan, Malaysia, dalam putusan selanya, Senin (30/9/2013), memutuskan menangguhkan hukuman mati dan meninjau kembali sejumlah bukti yang bisa meringankan Wilfrida. 

Wilfrida sebelumnya terancam hukuman mati karena didakwa membunuh majikannya, Yeap Seok Pen (60), pada 7 Desember 2010. Namun, menurut Migrant Care, perhimpunan buruh migran yang menaruh perhatian terhadap kasus TKI, Wilfrida tidak sengaja melakukan pembunuhan. Ia membela diri atas perlakuan kejam sang majikan.

Kasus Wilfrida menjadi menarik dengan munculnya sejumlah tokoh partai politik di tanah air yang berupaya membebaskan Wilfrida dari tiang gantungan. Di antaranya, politisi PDIP Rieke Dyah Pitaloka, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang juga Menakertrans, dan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Jumhur Hidayat.

Keempat tokoh nasional itu, bahkan terbang langsung ke Kelantan untuk mengikuti jalannya sidang putusan sela, Senin kemarin. Mereka juga melontarkan pernyataan akan berjuang sekuat tenaga agar Wilfrida bisa lolos dari hukuman mati.

Kepedulian para politisi tersebut mengundang komentar miring, antara lain dari Direktur Eksekutif Migrant Institute, Adi Chandra Utama, bahwa sikap itu tak terlepas dari kepentingan politiknya di Pilpres 2014. Prabowo misalnya, kata Adi, baru kali ini konsen pada isu TKI.

Prabowo sendiri menampik tudingan kasus Wilfrida yang terancam hukuman mati itu dijadikan sebagai komoditas politik. "Saya sadari banyak pembicaraan di sini. Ada yang bilang saya cari muka, itu tidak ada," ujar Prabowo dalam jumpa pers di Bandara HalimPerdana Kusuma sebelum bertolak ke Malaysia, Sabtu (28/9) lalu. 

Prabowo memutuskan pergi ke Malaysia dan berkomunikasi langsung dengan Wilfrida karena ia merasa kasus Wilfrida tidak ditangani serius oleh pemerintah. Kebetulan dia memiliki kontak dengan sejumlah orang penting di Malaysia. Termasuk Tan Sri Mohammed Shafee, yang kini menjadi tangan kanan PM Najib di bidang hukum, dan juga pengacara untuk Barisan Nasional yang kini menjadi pengacara untuk Wilfrida.

Prabowo memiliki kedekatan tokoh-tokoh penting Malaysia, mengingat ia pernah menempuh pendidikan di Kuala Lumpur ketika ayahnya, Soemitro Djojohadikoesoemo, bertugas di Malaysia. Soemitro dan ayahanda PM Najib merupakan kawan dekat, sehingga Prabowo punya hubungan yang baik dengan PM Najib.

Karena itu kurang adil jika hanya Prabowo dan Rieke yang disorot. Sebab pembelaan juga datang dari berbagai elemen masyarakat lainnya, seperti Migrant Care yang dianggap lebih konsen mendalami masalah ini. Jika hanya mereka saja yang disorot, akan membentuk persepsi masyarakat menjadi tidak baik atau sebagai komoditas sebagai politik pencitraan.

Tudingan bahwa Prabowo baru kali konsen pada isu TKI juga tidak akurat. Karena sebetulnya untuk urusan menolong TKI, Januari tahun 2012 lalu Prabowo juga membantu memulangkan 300 TKW dari Yordania, yang tidak sengaja ia temukan keleleran di KBRI.

Di sisi lain Prabowo dan Rieke juga tidak bisa disalahkan jika memperoleh keuntungan politik dari kasus ini selama mereka mampu membuktikan bahwa pembelaan itu dilakukan secara tulus dan ikhlas. Bahkan mengutip Direktur Lembaga Penelitian Indonesia, Boni

Hargens, kita perlu angkat topi terhadap Prabowo dan Rieke sebagai sosok yang patut dijadikan tauladan sebagai bentuk nasionalisme dalam menjaga harkat dan martabat bangsa Indonesia.

Inisiatif mereka memperlihatkan kepedulian yang tidak dimiliki pemerintah saat ini yang kurang mempunyai political will untuk mengurus masalah TKI yang terkena masalah di negeri jiran. Andaikata Menakertrans Muhaimin Iskandar cepat mengambil tindakan, mungkin elemen lain tidak akan bertindak sejauh itu. (tribun cetak)

Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved