Editorial

Tantangan Berat Lembaga Terkorup

Parlemen kita kreatif, hasil survei di ASEAN, parlemen kita paling jago, paling canggih korupsinya.

Tantangan Berat Lembaga Terkorup
Ilustrasi

INSTITUSI Kepolisian dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali 'dinobatkan' sebagai lembaga negara paling korup di Indonesia. 

Bahkan oknum DPR dalam hal melakukan tindak pidana korupsi kini dianggap lebih kreatif. Penilaian itu berdasarkan hasil survei yang dilakukan The Association of Southeast Asian Nations terhadap negara-negara ASEAN yang dikutip oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja.

"Parlemen kita kreatif, hasil survei di ASEAN, parlemen kita paling jago, paling canggih korupsinya. Di negara lain tidak seperti ini. Di sini uniknya," ujar mantan komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) ini tanpa menyebut modus apa yang paling sering digunakan ketika memberi kuliah umum upaya pemberantasan korupsi dan anatomi korupsi pada pelaksanaan pemilu, di Gedung KPU, Jakarta, Senin (16/9/2013).

Adnan menyebut, korupsi yang paling tinggi adalah polisi, nomor dua parlemen, nomor tiga pengadilan. Di ASEAN (korupsi tertinggi) juga polisi. Sementara yang paling banyak `disekolahkan' (dipenjara) itu anggota parlemen, ada 65 anggota. Padahal, mereka pintar-pintar, wakil rakyat. Menghadapi kondisi ini, Pandu meminta KPU dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya. Karena pada hakikatnya anggota dewan merupakan produk dari KPU.

Sebelumnya, berdasarkan survei Global Corruption Barometer (GBC) 2013 oleh Transparency International Indonesia (TII) yang dirilis di Jakarta, Selasa (9/7/2013) dan dikutip kompas.com, kepolisian, parlemen, dan peradilan, disebut sebagai tiga lembaga yang dianggap paling korup di Indonesia.
Kepolisian dan parlemen menempati urutan pertama (4,5 persen), diikuti peradilan (4,4 persen), partai politik (4,3 persen), pejabat publik (4 persen), bisnis (3,4 persen), kesehatan (3,3 persen), pendidikan (3,2 persen), militer (3,1 persen), LSM (2,8 persen), lembaga keagamaan (2,7 persen), dan media (2,4 persen).

Tak terima lembaganya dicap terkorup, Ketua DPR Marzuki Alie berdalih pengelola anggaran itu bukanlah DPR, melainkan pemerintah. Dari yang dikerjakan KPK memang DPR yang terbanyak, tetapi penyebab itu semua bukan DPR saja. DPR itu kalau tidak kerja sama dengan eksekutif tidak bisa korupsi. Kalau oknum pemerintah mungkin (korupsi) sendiri bisa, kalo DPR harus 10 orang misalnya. Tentu lebih banyak DPR (yang korupsi).

Namun satu hal yang tak bisa dipungkiri, meskipun tidak semua anggota DPR dan parpol seperti itu, tapi pada kenyataannya memang ada anggota DPR dan Partai Politik yang sudah terang-terangan melakukan korupsi.

Berdasarkan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dari hasil analisis Riset Tipologi yang dilakukan pada Semester II-2012 ditemukan bahwa yang terbanyak terindikasi tindak pidana korupsi terjadi pada parlemen periode jabatan 2009-2014, yaitu sebesar 42,71%. Dan yang paling sedikit terindikasi dugaan tindak pidana korupsi terjadi pada periode jabatan 2001-2004 sebesar 1,04% (InfoBank).

Jadi wajar saja jika disinyalir bahwa korupsi terbesar itu dilakukan oleh anggota legislatif, dan legislatif dinobatkan sebagai lembaga terkorup. Dampaknya sekarang ini tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan anggota dewan, serta partai politik semakin menurun. Itu semua dikarenakan buruknya prilaku sebagian anggota dewan dan kader partai politik yang ada di legislatif.

Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap parpol tidaklah bisa direbut kembali hanya dalam tempo 1 tahun menjelang Pemilu. Inilah yang menjadi tantangan parpol yang mengikuti kontestasi politik di Pemilu 2014. Sosialisasi partai selama satu tahun ke depan ini tidaklah akan berpengaruh banyak terhadap elektabilitas partai.

Jadi, yang harus dilakukan partai politik sekarang adalah menjaga prilaku kadernya yang ada didalam lembaga legislatif, dan menjaga citra partai. Sebab masyarakat sekarang lebih cerdas, performa partai bukan lagi acuan untuk dijadikan acuan kredibilitasnya, tapi sejauh mana partai mampu merekrut kader-kader yang memang dipercaya rakyat, partai seperti itulah yang akan disukai.

Karena itu, DPR tidak perlu reaktif dicap sebagai lembaga terkorup. Lebih baik seperti disampaikan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, semua pihak, termasuk DPR harus menghormati penyataan KPK dan menjadikannya itu sebagai sentilan untuk berbenah. (tribun cetak).

Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved