Editorial

Lagi-lagi Kisruh Investasi Emas

Apalagi produk investasi emas GBI tersebut mendapat sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

Lagi-lagi Kisruh Investasi Emas
NET
Emas

Lagi-lagi kisruh investasi emas bodong kembali menggelinding. Sekitar 150 orang nasabah korban investasi emas bodong memenuhi ruang Komisi XI DPR Senin (2/9/2013).

Mereka yang mengadukan nasibnya itu mengaku sebagai nasabah perusahaan investasi emas PT Gold Bullion Indonesia (GBI), PT Makira Nature, PT Lautan Emas, PT Golden Traders Indonesia Syariah (GTIS), PT Trimas Mulia, dan PT Peresseta Mazekadwisapta (Primaz).

Menurut penuturan Elva Tazar, nasabah GBI asal Surabaya, ia tergiur investasi GBI pada awal 2013, saat perusahaan asal Malaysia itu memperkenalkan produk investasi emas di salah satu hotel mewah di Surabaya. Apalagi produk investasi emas GBI tersebut mendapat sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

Alhasil duit Rp 250 juta miliknya dibenamkan ke GBI dengan harapan mendapatkan bonus 2,5 persen perbulan. Namun bukannya untung yang didapat, justru buntung. Terhitung sejak Maret 2013, GBI tidak lagi memberikan imbal balik hasil investasi. Terlebih Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencabut izin usahanya.

"Saya tertipu. Demi Allah, saya masuk GBI karena sertifikat MUI," cetus Elva berapi-api seperti dikutip harian Kontan. Nasib buruk itu juga menimpa nasabah lainnya. Nasabah menyebut ada 2.500 nasabah GBI dengan total tagihan mencapai Rp 1,2 triliun.

Kita prihatin dengan terus maraknya praktik investasi emas abal- abal dan sejenisnya. Padahal, korban terus berjatuhan. Kemudian meskipun sebagian sudah melapor ke pihak kepolisian dan sejumlah institusi terkait, namun tetap tidak bisa mendapatkan kembali uang yang telah diinvestasikan.

Tak heran bila Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis pada pertemuan itu sempat menyalahkan nasabah mengapa mau menanamkan duit di investasi yang tak jelas legalitasnya itu.

Supaya masyarakat yang lain tidak menjadi korban berikutnya, ada baiknya kenali modus penipuan investasi yang memberi keuntungan menggiurkan, namun sering tak masuk akal itu. Modus yang dipakai GBI, yakni nasabah ditawari investasi melalui skema emas fisik dan gadai emas berupa pembiayaan kepemilikan emas.

Dalam skema ini, nasabah hanya membayar total 40% dari total harga emas yang dibeli. Sisanya dibayar oleh perusahaan dan nasabah diberikan surat bukti gadai serta kontrak dari GBI yang berlaku selama empat bulan dan tiap bulannya nasabah dapat dividen 2,5% dari harga emas yang dibeli, kendati emasnya dipegang oleh bank. Disini nasabah justru membayar bunga dari gadai yang sebenarnya pinjaman itu.

Sudah bisa dibayangkan bagaimana rumit seperti ini pembagian devidennya hanya lancar di awal. Di samping untuk memancing agar nasabah menginvestasikan lebih besar lagi, atau menarik investor lain, juga cara untuk mengelabui konsumen yang sudah mengkhayal akan uangnya yang akan berlipat-lipat. Begitu mandeg pembayaran dividen, terjadilah kepanikan. Sementara pemilik perusahaan investasi bodong itu sudah kabur dengan membawa uang nasabah.

Di sinilah masalahnya. Bila nasabah mengadu ke polisi, secara pidana memang pelaku bisa dihukum, tetapi berharap uang bisa kembali hampir mustahil. Seperti nasib apes yang dialami ribuan nasabah perusahaan investasi Antaboga yang satu grup dengan Bank Century. Karena perusahaan sebenarnya tidak memiliki apapun, kecuali hanya memutar-mutar uang nasabah untuk jangka waktu tertentu.

Belajar dari kasus investasi emas bodong seperti dilaporkan para nasabah ke DPR tersebut, perlu dilakukan langkah antisipasi dan solusi. Misalnya, pihak MUI harus lebih jeli dan teliti ketika akan memberikan sertifikasi ke perusahaan investasi emas dan sejenisnya. Hal ini juga harus menjadi perhatian pemerintah, misalnya dengan menerapkan prosedur perizinan satu pintu sehingga proses perizinan lebih sederhana serta penerapan laporan secara berkala dari perusahaan-perusahaan yang berhubungan langsung dengan publik.

Selanjutnya, hendaknya janji Komisi XI DPR di depan para nasabah, akan memanggil Bank Indonesia, OJK, Satgas Investasi, Kapolri, BKPM dan pimpinan perusahaan investasi emas tersebut untuk meminta penjelasan kudu ditepati, meski tak jaminan uang nasabah investasi emas ini bisa kembali. (tribun cetak)

Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved