Editorial

Mudik Tanpa Mobdin

Apalagi kalau premiumnya, premium kantor, itu sudah masuk katergori korup, berapapun jumlahnya.

Mudik Tanpa Mobdin
Mobil Dinas

Sebagian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sebelumnya menganggap sebagai hal yang lumrah menggunakan mobin dinas (mobdin) untuk keperluan keluarga atau mudik lebaran, kali ini jangan coba-coba mudik menggunakan mobil dinas (mobdin). Termasuk jangan mengakalinya agar tidak diketahui publik, dengan cara mengganti plat dinas warna merah menjadi plat hitam.

Pasalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi melarang kepada semua penyelenggara negara untuk memakai mobil berpelat merah sebagai kendaraan mudik ke kampung halaman. Apalagi kalau premiumnya, premium kantor, itu sudah masuk katergori korup, berapapun jumlahnya.

Meminjam istilah Busyro Muqoddas, Wakil Ketua KPK, saat ditemui wartawan di kantornya, Rabu (31/7/2013) tindakan para penyelenggara negara termasuk PNS di dalamnya yang nekad menggunakan mobil dinas sebagai kendaraaan mudik tersebut termasuk tindakan tidak benar dan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power yang terbungkus dalam wujud yang paling sederhana.

Komisi antikorupsi dalam surat edarannya menyambut Hari Idul Fitri 1434 H meminta kepada setiap pimpinan atau lembaga pemerintah untuk melarang penggunaan fasilitas dinas seperti kendaraan operasional dinas oleh pegawai untuk kepentingan pribadi, seperti untuk mudik. Sebab merupakan bentuk benturan kepentingan yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pejabat publik, pegawai negeri, dan penyelenggara negara.

Dinamakan mobil dinas karena merupakan mobil yang digunakan untuk keperluan melayani masyarakat dan bukan digunakan untuk kepentingan pribadi atau pejabat. Karena itu sungguh ironis bila masih ada sejumlah pemerintah daerah yang malah melegalkan atau mengizinkan pejabat daerah dan PNSnya menggunakan mobdin untuk keperluan mudik Lebaran atau keperluan keluarganya.

Mereka lupa bahwa mobil dinas dibeli dengan uang rakyat, sehingga penggunaannya harus betul-betul demi kepentingan rakyat. Apalagi, jauh sebelum KPK mengeluarkan edaran larangan pemakaian mobdin, sesungguhnya fungsi dan penggunaan mobil dinas sudah diatur dalam Keputusan Presiden No 5/1983 yang menyatakan kendaraan dinas hanya untuk kepentingan dinas.

Pemakaian mobil dinas secara khusus juga diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 87/2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan, dan Disiplin Kerja. Dalam lampiran II poin 5 peraturan tersebut dinyatakan bahwa penggunaan kendaraan dinas dibatasi hanya pada hari kerja.

Demikian juga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan tetap melarang penggunaan mobil dinas (mobdin) untuk kendaraan mudik. Imbauan sudah dilakukan meskipun diakui banyak kepala daerah merespons negatif dengan tetap mengizinkan bawahannya menggunakan mobil plat merah untuk hari raya Idul Fitri itu. "Kalau di pusat sudah clear, (penggunaan mobdin untuk mudik) itu tidak ada," ujar Kepala Pusat
Penerangan Kemendagri Restuardy Daud, seraya berharap larangan itu juga diterapkan di masing-masing daerah.

Selain melarang penggunaan mobil dinas, KPK juga mengeluarkan imbauan kepada para penyelenggara negara untuk tidak meminta Tunjangan Hari Raya (THR) atau parcel kepada siapapun termasuk mitra-mitra bisnis di luar kantor, baik dalam bentuk barang atau fasilitas karena hal itu termasuk gratifikasi dan dilarang.

Sebab bila seseorang bila sudah menjabat posisi tertentu itu marwahnya beda. Dia sudah dilihat publik dan akan mendapat sorotan publik. Jangan sampai penyelenggara negara memiliki tradisi kebiasaan untuk memberikan sinyal-sinyal kepada mitra-mitra bisnis kantornya memberikan sinyal untuk diberikan sesuatu.

Karena itu, kita mendukung larangan penggunaan mobil dinas untuk keperluan mudik, dan larangan kepada penyelenggara negara untuk menerima atau meminta THR atau parcel kepada pengusaha. Sebab pemberian parsel sangat rentan dengan unsur suap yang kemungkinan berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan sang pejabat negara. (tribun cetak)

Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved