Editorial

Pertahankan Pengetatan Remisi

Narapidana ketiga jenis kejahatan luar biasa itu melakukan perlawanan terhadap PP tersebut, baik secara hukum, politik, dan sosial

Pertahankan Pengetatan Remisi
Ilustrasi
Ilustrasi

HAPUS pengetatan remisi! Itu melanggar HAM (koruptor kelas kakap). Pengetatan remisi, pelanggaran HAM berat!!! (bandar narkoba). Atas hama HAM hapus pengetatan remisi!!! (teroris top). "Waktu mereka merampok rakyat, meracuni rakyat, meneror rakyat, apakah mereka ingat HAMnya rakyat???".

Sentilan dalam tokoh kartun Timun yang dimuat di Kompas Minggu (21/7) tersebut tepat untuk menggambarkan kekhawatiran publik terhadap perlawanan narapidana ketiga jenis kejahatan luar biasa itu yang terusik oleh pemberlakuan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012.

Seperti diketahui, satu pekan ini pascaperistiwa kerusuhan dan pembakaran Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Kelas I Medan 11 Juli silam, gonjang-ganjing Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 tahun 2012 tentang Remisi Narapidana Kasus Terorisme, Narkoba, Korupsi mengemuka.

Narapidana ketiga jenis kejahatan luar biasa itu melakukan perlawanan terhadap PP tersebut, baik secara hukum, politik, dan sosial. Secara politik, sejumlah terpidana korupsi meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghapus PP tersebut. Keinginan para koruptor itu difasilitasi oleh Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso yang menyampaikannya ke Presiden.

Tindakan Priyo tersebut dinilai Koalisi Masyarakat Sipil merupakan tindakan yang memalukan dan merusak citra parlemen di masyarakat. Kredibilitas parlemen yang merosot di mata publik akan semakin buruk dengan tindakan DPR yang memfasilitasi atau memperjuangkan kepentingan koruptor.

Secara hukum, sejumlah narapidana kasus korupsi didampingi Yusril Ihza Mahendra mengajukan uji materi ke MA terkait Pasal 34 A PP No 99/2012 yang mengatur napi korupsi dan kasus tindak pidana khusus lainnya akan diberikan remisi jika bersedia bekerja sama dengan penegak hukum membongkar kasusnya (justice collaborator) serta sudah membayar denda dan uang pengganti.

Secara sosial bentuk perlawanannya memuncak pada kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta, yang salah satu pemicunya ialah tuntutan penghapusan PP tersebut. Amuk secara masif ribuan narapidana tersebut yang disertai pembangkaran Lapas mengakibatkan 3 napi dan dua petugas lapas tewas, 216 napi kabur.

Sehari pascakerusuhan Lapas Tanjung Gusta, Medan, Menkumham Amir Syamsudin mengeluarkan Surat Edaran Menkumham Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 tahun 2013 yang menyatakan bahwa PP No 99/2012 berlaku untuk napi yang putusannya berkekuatan hukum tetap (inkracht) sejak 12 November 2012 atau sejak PP tersebut dikeluarkan.

Dengan keluarnya sudah edaran itu, maka sebetulnya permasalahan sudah "clear", tidak perlu ada yang diperdebatkan. Artinya, para koruptor yang sudah memiliki kekuatan hukum sejak dikeluarkannya PP tersebut, tidak akan mendapatkan remisi atau berlaku tidak surut. Dengan kata lain, sepanjang terpenuhi syarat PP No 86/2006, napi yang sudah mendapat putusan berkekuatan hukum tetap sebelum 12 November 2012 tetap akan mendapat remisi.

Terhadap perlawanan politik dan sosial para narapidana, pemerintah tidak boleh kalah. Jika alasan perlawanan itu ialah demi hak asasi manusia para terpidana, maka seperti kata Timun dalam tokoh kartun di atas, kita balik bertanya, apakah waktu mereka merampok rakyat, meracuni rakyat, meneror rakyat, mereka ingat HAMnya rakyat?

Sebagai penutup, kita mengapresiasi pemerintah yang kukuh mempertahankan PP No 99/2012 tersebut, dan semua pihak sudah semestinya menerima dengan tulus atas dikeluarkannya surat edaran Menkumham tersebut. Selain itu mendesak agar pimpinan DPR/MPR untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi. (tribun cetak)

Penulis: Ahmad Suroso
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved