Hizbut Tahrir Gelar Muktamar Khilafah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Rombongan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang terdiri dari enam orang berkunjung ke Tribun Pontianak, Jumat (26/4/2013). Mereka terdiri dari satu di antara Ketua DPP HTI dan pengurus DPD I Kalbar.

Kedatangan rombongan HTI ini disambut oleh Wakil Pemimpin Redaksi Tribun Pontianak Ahmad Suroso dan Redaktur Pelaksana Andi Asmadi. Perbincangan kedua belah pihak pun berlangsung dalam balutan silaturahmi.

Ketua Lajnah Ulama DPD I HTI Kalbar, Muslin mengatakan kunjungan ke media ini terkait pelaksanaan Muktamar Khilafah yang diselenggarakan HTI di seluruh Indonesia. Khususnya di Kota Pontianak akan dilaksanakan pada 26 Mei 2013 di Auditorium Politeknik Negeri Pontianak.

Muslin menjelaskan, peserta Muktamar Khilafah ini berjumlah sekitar 1.000 orang. Mereka bukan hanya massa dari HTI, melainkan juga tokoh-tokoh masyararakat di Kalbar. "Muktamar ini adalah konferensi. Jadi tidak ada kaitannya dengan pemilihan pengurus," jelasnya.

Setelah seluruh provinsi menggelar Muktamar Khilafah, maka puncaknya HTI akan menggelar Muktamar Khilafah tingkat nasional di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta pada 2 Juni 2013 nanti.

Muslin menjelaskan, HTI punya misi menawarkan konsep Islam sebagai solusi mencapai peradaban dunia, termasuk Indonesia. "Kapitalisme yang sekarang ini berkuasa, telah melahirkan kezaliman. Maka kami ingin menawarkan syariat Islam sebagai solusi," katanya.

Konsep yang ditawarkan ini, kata Muslin, disadari HTI tidak serta merta diterima masyarakat secara umum. Oleh sebab itu HTI akan melakukan edukasi kepada masyarakat, disertai argumen- argumen yang dapat diterima secara akal sehat.

Menurut Muslin, HTI tidak akan menggunakan cara-cara kekerasan untuk menawarkan konsepnya. "Kami terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Seperti ketika Nabi Muhammad berdakwah, kami juga tidak akan menggunakan kekerasan sedikitpun," katanya.

Satu di antara Ketua DPP HTI, Ustaz Abu Zaid mengatakan, konsep yang ditawarkan HTI semakin diterima oleh masyarakat Indonesia. Tapi dia sadar, butuh kerja keras agar masyarakat sadar bahwa konsep itulah yang akan membawa Indonesia keluar dari permasalahan saat ini.

Abu Zaid mengatakan, persoalan Indonesia saat ini lebih banyak disebabkan kesalahan pengelolaan oleh pihak berwenang. Sebagai contoh problem bahan bakar minyak (BBM), HTI punya data bahwa persoalan sudah ada sejak di perhuluan.

Eksplorasi minyak di Indonesia ini, kata Abu Zaid, 86 persen dikuasai oleh asing. Belum lagi praktik ketidakjujuran, di mana jumlah jumlah eksplorasi yang dilaporkan lebih sedikit dari yang sebenarnya ada. "Itu sengaja, sisanya untuk dibagi-bagi," ungkapnya.

Informasi seperti inilah yang menurut Abu Zaid tidak sampai di masyarakat. Akibatnya masyarakat hanya dihadapkan pada pilihan menaikkan harga BBM bersubsidi. Padahal, ada solusi lain yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi persoalan BBM.

Tidak hanya itu, bahkan jika pengelolaan negara di segara bidang ini dilakukan dengan benar, maka kesehatan dan pendidikan gratis di Indonesia bukanlah isapan jempol. "Di sinilah pentingnya kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Agar masyarakat juga punya peran," kata Abu Zaid.