Kalbar Butuh Pemimpin Merakyat

Agendanya, disertai penyerahan Daftar Penduduk Pemilih Potensial dari Pemprov. Apabila tak ada aral, 20 September 2012, warga yang memiliki hak pilih menentukan pemimpin Kalbar lima tahun mendatang.

Hajat besar demokrasi yang menentukan nasib dan masa depan masyarakat Kalbar. Naif disepelekan, apalagi diabaikan.

Hakekat pemilihan umum, memberi otoritas penuh kepada rakyat untuk menentukan pilihan politik. Menetapkan pemimpin yang sesuai hati nurani rakyat, sehingga tulus memperjuangkan kepentingan dan aspirasi rakyat.

Sederet tokoh dari berbagai latar belakang telah melamar ke partai-partai, baik sebagai bakal calon gubernur maupun wakil gubernur. Yang belum muncul, calon independen.

Belum ada warga yang tergugah dan berani memimpin masyarakat Kalbar tanpa sokongan Parpol. KPU menetapkan syarat dukungan calon independen, minimal lima persen dari 5.190.915 penduduk Kalbar, atau 259.546 jiwa.

Membuktikan dukungan merata, KPU mensyaratkan dukungan minimal tersebar di 8 dari 14 kabupaten/kota. Persyaratan yang relatif berat, sekaligus ringan.

Berat, manakala calon bukan tokoh yang dikehendaki rakyat. Persyaratan itu ringan, jika sang calon dirindukan rakyat. Sejatinya, pemimpin amanah selalu muncul atas permintaan rakyat.

Sifat melekat pemimpin sejati, tak pernah mengutamakan kepentingan sendiri maupun golongan. Pemimpin amanah juga tak pernah menonjolkan diri. Apalagi, mengemis dukungan rakyat secara resmi demi bekal mengikuti Pilgub, Pilwako, Pilbup maupun Pilpres.

Sebetulnya, perundangan Pemilu yang baru, revisi UU Nomor 10 Tahun 2008 beberapa pekan lalu, terselip spirit memilih pemimpin berhati rakyat. Masalah krusialnya, hingga kini pemimpin berhati rakyat langka di Tanah Air.

Faisal Basri dan Biem Benjamin yang nekat menujadi calon independen dalam Pilgub DKI Jakarta, perlu door to door minta dukungan rakyat.

Kegagalan Parpol
Impian kita ke depan, rakyat yang berduyun-duyun datang dan meminta tokoh jadi pemimpinnya. Tanpa rekayasa politik. Murni kehendak rakyat, sebagai cermin keinginan lahir dan batin rakyat.

Semoga Kalbar jadi pioner supremasi demokrasi di Indonesia. Fakta yang tak bisa kita pungkiri, selama 67 tahun negeri kita merdeka, krisis kepemimpinan melanda daerah maupun nasional.

Pilkada hingga Pilres, lebih menunjuk pertarungan elite, penguasa politik dan harta, dibanding pesta hati nurani rakyat dalam menentukan pilihan pemimpinnya.

Permainan politik kotor, termasuk money politics hingga adu kekuataan massa yang tak jarang mengobarkan konflik horisontal, jadi "tradisi" di Indonesia.

Realitas yang membuktikan, Pilkada atau Pilres bukan milik rakyat, melainkan milik kaum elite. Pengingkaran supremasi nilai-nilai demokrasi bertahun-tahun.

Akankah gubernur Kalbar ke-11 nanti, bukan cerminan hati nurani rakyat? Mari dengarkan hati nurani kita dan minta pertolongan Allah, agar gubernur Kalbar terpilih kelak bukan bagian "raja kecil" di Nusantara.

Apabila gubernur kelak tak amanah, semakin memperpanjang penantian rakyat Kalbar menggapai kehidupan makmur, adil dan aman sentosa. Semua berpulang kepada kita sebagai rakyat.

Jika tak berani menyatakan kebenaran hati nurani, rapuh kala diintimidasi, dan tergiur saat diiming-imingi uang dan jabatan, maka lima tahun ke depan Kalbar menuju kesuraman kehidupan.

Patut kita ingat, Pusat Penerangan Kemendagri mencatat 173 kepala daerah di Bumi Pertiwi yang terjerat kejahatan korupsi selama 2004-2012. Dan, 70 persen di antaranya telah terbukti dan jadi narapidana kasus korupsi.

Ironisnya, semua kepala daerah itu merupakan jago-jago yang didukung Parpol. Tak satupun kepala daerah korup dari jalur independen. Bukti kaderisasi Parpol yang tak mampu mencetak pemimpin berintegritas dan berhati kerakyatan. (*)