Editorial

Jangan Ada Dusta di Balik Nazaruddin

BABAK baru kasus yang melibatkan mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, sudah dimulai.

Jangan Ada Dusta di Balik Nazaruddin
LENSA INDONESIA.COM
Ilustrasi

Pria berusia 33 tahun yang sempat melarikan diri ke berbagai negara ini, sejak Minggu (14/08/2011) dini hari akhirnya mendekam di sel Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.

Ia menempati sel berukuran 4x4 meter, yang dulu pernah ditempati eks anggota Komisi IX DPR dari Fraksi TNI/Polri, Udju Djuhaeri, yang terjerat kasus korupsi dugaan suap pemilihan Deputi Senior Gubernur BI.

Kini Nazaruddin sudah ada di tangan penegak hukum. Semua ocehannya, yang dulu dilontarkan semasa dalam pelarian, bisa langsung diuji kebenarannya. Yang bersangkutan pun sudah bisa diperiksa, dan hasilnya menjadi Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Nah, kalau dalam BAP ini ia konsisten menyebut sejumlah nama terkait dalam berbagai dugaan kasus korupsi, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentu tidak punya alasan lagi untuk tidak memeriksa nama-nama tersebut.

Keberhasilan aparat kepolisian, KPK, dan Imigrasi membawa pulang Nazaruddin merupakan catatan prestasi tersendiri. Tetapi, catatan itu akan luntur dan hilang dengan sendirinya manakala penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus yang dibeberkan Nazaruddin tidak bergerak sama sekali.

Malah, akan menjadi catatan negatif manakala yang terjadi kemudian adalah kevakuman, yang kalau menurut istilah pengacara Nazaruddin,  OC Kaligis, lebih tepat disebut pembungkaman.

Karena itu, menjadi sangat penting untuk mengawal kasus Nazaruddin dengan melibatkan semua pihak. Transparansi dan independensi adalah dua kata kunci, yang merupakan keniscayaan dalam penyelidikan dan penyidikan kasus yang menjadi isu paling seru selama 2011 ini.

Kita tidak bisa lagi semata menyerahkan sepenuhnya proses hukum Nazaruddin kepada KPK, apatah lagi kepolisian dan kejaksaan, tanpa pengawasan.

Bukankah orang-orang di kedua lembaga tersebut juga disebut-sebut oleh Nazaruddin terlibat dalam berbagai kasus dugaan korupsi? Sejauh mana pertaruhan objektivitas mereka dalam mengusut kasus ini?

Tidakkah nantinya konflik kepentingan akan memberi warna buram? Mungkinkah lembaga-lembaga itu akan imun dari intervensi kekuasaan, terutama karena nama-nama yang disebut Nazaruddin adalah para petinggi partai berkuasa saat ini?

Halaman
12
Penulis: Andi Asmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved