Editorial

Ilusi Jaminan Sosial Karyawan

Secara juridis formil, karyawan terjamin, namun belum terlindungi sebagaimana amanat UUD 1945.

Ilusi Jaminan Sosial Karyawan
NET
Ilustrasi

Sebagaimana dirilis Tribun Pontianak edisi, Rabu (25/5) lalu, Kabid Tenaga Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak, Kusyadhi mengungkap, mayoritas perusahaan yang mengabaikan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bergerak di sektor jasa dan perdagangan.

Perusahaan-perusahaan ini dikenal andalan Kota Pontianak, alias ladang rupiah. Di luar perusahaan yang banyak menuai keuntungan, beberapa perusahaan di bidang pendidikan juga turut mengalpakan tanggungjawab memberi jaminan sosial karyawannya.

Pendek kata posisi karyawan dan buruh di Kota Pontianak berada dalam posisi lemah dalam hubungan industrial. Terdapat kecenderungan perusahaan "senagaj" mengabaikan amanat UU Ketenagakerjaan.

Amanat Pasal 99 Ayat 1 menyatakan, setiap pekerja atau buruh beserta keluarganya berhak mendapatkan Jamsostek. Akankah surat teguran Dissosnakertrans kepada 60 perusahaan di Kota Khatulistiwa membawa akhir membahagiakan karyawan?

Di atas kertas sangat mungkin. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1993, Jamsostek mengusung jaminan kesehatan, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan hingga jaminan kematian bagi setiap karyawan. Perusahaan yang melanggar UU pun bisa dijerat pidana penjara enam bulan atau denda Rp 50 juta.

Pidana penjara menjadi akumulatif delapan bulan, manakala perusahaan mengulangi pengabaian kewajiban mengikutsertakan karyawan sebagai peserta Jamsostek. Secara juridis formil, karyawan terjamin, namun belum terlindungi sebagaimana amanat UUD 1945.

Perlindungan hak asasi karyawan sebagai warga negara Indonesia sebagaimana dijamin konstitusi belum terlindungi. Itu sebabnya UU Ketenagakerjaan dan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sedang digugat di Mahkamah Konstitusi untuk direvisi.

Lazimnya kedua perundangan ini melindungi hak sosial rakyat. Bukan sebaliknya, merampas hak asasi buruh melalui pewajiban bayar iuran (Jamsostek), seperti tertuang dalam Pasal 17 Ayat 1, 2 dan 3 UU SJSN.
Tak hanya puluhan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu karyawan

Pontianak yang belum terlindungi. Di negeri kita, 33 juta buruh dari total 116,5 juta jiwa angkatan kerja berada dalam ilusionis Jamsostek. Lembaga yang diharapkan memotivasi karyawan makin produktif ini, faktanya hanya fatamorgana.

Indikasi kuat state obligation off hand, negara lepas tangan menjamin hak asasi dan hak sosial warganya. Faktanya dalam pola sistem Jamsostek, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan pemeliharaan kesehatan memang ditanggung perusahaan.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved