Pengamat: Pergantian Ketua DPD PDI Perjuangan Dinilai Bentuk Regenerasi
Regenerasi yang dilakukan relatif, karena saya pernah menyatakan, penunjukan dari DPP ada kelemahan dan kelebihan
Penulis: Chris Hamonangan Pery Pardede | Editor: Jamadin
lihat foto
Pengamat: Pergantian Ketua DPD PDI Perjuangan Dinilai Bentuk Regenerasi
PONTIANAK – Pengamat Politik, Jumadi, Ph.D menilai jika pergantian Ketua DPD PDI Perjuangan di Kalbar merupakan bentuk regenerasi.
Berikut penuturannya.
Memang sudah semestinya proses regenerasi estafet kepemimpinan terjadi.
Saya pikir ini selain proses regenerasi juga penyegaran bagi PDI Perjuangan menghadapi pemilu 2014 dalam jangka panjang dan pilkada 2020 dalam jangka pendek.
Bagaimanapun 2024 pertarungan lebih dinamis, karena memang tidak ada inkamben yang maju. Jadi menurut saya tantangan tersendiri bagi Lasarus dan kawan-kawan bisa mempertahankan prestasi politik yang telah dilakukan Pak Cornelis.
Baca: Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Cuaca Mendung
Baca: Gelombang Sedang Berpotensi di Selat Karimata
Jika ada riak-riak sebuah dinamika politik, jadi yang namanya menjelang kepemimpinan parpol riak-riak hal yang wajar terjadi selama ada mekanisme yang menyelesaikan itu, tidak dengan cara anarkis, semuakan bisa dinegosiasikan, dibergainingkan.
Regenerasi yang dilakukan relatif, karena saya pernah menyatakan, penunjukan dari DPP ada kelemahan dan kelebihan, kelemahannya proses demokratisasi dinternal partai menjadi pertanyaan banyakn orang, tapi positifnya paling tidak meminalisir konflik karena keputusan DPP menggunakan otoritas, kewenangan dan kekuasaan kepemimpinan parpol.
Saya melihat untuk kasus di Kalbar misalnya, dilihat dari representasi penunjukan DPP, termasuk ketua di DPC hanya pergeseran, dan banyak kader lama yang masuk dan idealnya partai harus seperti itu.
Proses kaderisasi berjalan dan proses rekrumentnya harus orang yang sudah memiliki kuku yang kuat diparpol.
Mendekati pilkada, tentu ada mekanisme yang mesti diikuti, inikan soal election, election tidak bisa dipaksakan, semua ada mekanisme pengambilan keputusan yang rasional, objektif dan dipertanggung jawabkan karena tidak bisa ujuk-ujuk tanpa dasar politik yang kuat mengusung calon.
