Gubernur Sutarmidji Istirahatkan Pejabat Bermasalah di Pemprov, 10 Kepala OPD Minta Pensiun Dini

"Udahlah dari pada pusing-pusing, istirahatlah dulu sampai prosesnya selesai. Daripada kerjanya tak tentu rudu dan sering datang terlambat,"

Gubernur Sutarmidji Istirahatkan Pejabat Bermasalah di Pemprov, 10 Kepala OPD Minta Pensiun Dini
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ HAMDAN
Gubernur Kalbar Sutarmidji melantik Yuliastuti Saripawan sebagai Direktur RSUD dr Soedarso dan Wilson sebagai Direktur RSJ Sungai Bangkong Provinsi Kalbar di Balai Petiti Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (16/5/2019) 

Gubernur Siap Istirahatkan Pejabat Bermasalah di Pemprov Kalbar, 10 Kepala OPD Mundur Minta Pensiun Dini

PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengatakan jika sudah ada pejabat di lingkungan Pemprov Kalbar yang terpaksa mengembalikan uang negara atau sudah dipanggil oleh institusi pemeriksa keuangan, maka dimintanya untuk ‘istirahat’ saja.

Pejabat seperti itu, ditegaskanya tak akan dipertahankan. 

"Udahlah dari pada pusing-pusing, istirahatlah dulu sampai prosesnya selesai. Daripada kerjanya tak tentu rudu dan sering datang terlambat," tandas Sutarmidji, Jumat (17/5/2019).

Ia juga mengatakan saat ini pemprov telah melakukan proses open biding terhadap delapan jabatan pimpinan tingggi pratama.

"Yang sekarang ini kita mau lakukan open biding ada delapan jabatan. Berikutnya akan ada juga roling ada enam jabatan dan akan dilakukan lagi open biding empat jabatan," terangnya.

Baca: Sutarmidji Selalu Sosialisasikan Hukum Perkawinan Islam dan Waris Ketika Safari Ramadan

Baca: Lantik Direktur RSUD Soedarso dan Rumah Sakit Jiwa Sungai Bangkong, Ini Harapan Sutarmidji

Sebelumnya Pemprov juga telah menyelesaikan open biding untuk jabatan Sekda Provinsi Kalbar dan telah menyerahkan tiga nama ke Kemendagri untuk meminta persetujuan dari Presiden RI. 

Pria yang akrab disapa Midji menuturkan pihaknya masih menunggu Surat Keputusan (SK) Presiden terkait penetapan Sekda Defenitif dari tiga kandidat yang telah lolos uji kopetensi belum lama ini.

"Penentu akhir itu kan presiden. Kita tunggu saja SK dari persiden," ujarnya. 

Lebih lanjut, Midji memaparkan belum turunnya ketetapan dari Kemendagri soal nama Sekda Kalbar Defenitif lantaran terdapat juga usulan untuk jabatan eselon I yang menunggu SK penetapan dari Presiden RI

Halaman
1234
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved