Sekadau Jadi Daerah Dengan Kasus Money Politik Tertinggi di Kalbar, Ini Penjelasan Faisal Riza

Faisal Riza yang belum lama ini berkunjung ke Sekadau mengakui Kasus Money Politik tertinggi di Kalbar

Sekadau Jadi Daerah Dengan Kasus Money Politik Tertinggi di Kalbar, Ini Penjelasan Faisal Riza
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ RIVALDI ADE MUSLIADI
Komisioner Bawaslu Provinsi Kalbar, Faisal Riza 

Sekadau Jadi Daerah Dengan Kasus Money Politik Tertinggi di Kalbar, Ini Penjelasan Faisal Riza 

SEKADAU - Komisioner Bawaslu Provinsi Kalbar, Faisal Riza yang belum lama ini berkunjung ke Sekadau mengakui Kasus Money Politik tertinggi di Kalbar memang berada di Kabupaten Sekadau. Tentu menurutnya tingginya kasus ini memiliki banyak arti khususnya di masyarakat.

"Laporan money politik paling banyak di Sekadau disusul ketapang, ini bisa diartikan berbagai hal. Bisa ini merupakan bentuk kepercayaan masyarakat yang percaya pada bawaslu di Sekadau, atau konstelasi politik di Sekadau dinamis sehingga saling melaporkan," ujarnya.

Diakui olehnya memang bentuk ketidakpuasan dari masyarakat selalu ada namun tentu ini menurutnya tidak bisa dijadikan tolak ukur profesionalisme bawaslu di Kabupaten/Kota.

Baca: Rekapitulasi Suara Nasional KPU RI, Hasil Pileg DPR RI di Aceh ! Demokrat Superior, Gerindra & PDIP?

Baca: SAH Hasil Pileg DPR RI Jawa Tengah Rekapitulasi KPU RI, PDIP Mendominasi! PKPI Suara Terendah

Baca: 22 Mei 2019, Pengakuan Terduga Teroris Siap Lakukan Aksi Amaliyah dengan Serangan Bom

"Kita berharap apa yang telah dilakukan Bawasalu mendapat kepercayaan dari masyarakat. Namun ketidakpuasan tentu selalu terjadi ada juga kasusnya yang di teruskan ke provinsi, prinsipnya kita punya mekanisme juga menilai profesialisme, jika memang tidak ada bukti jadi bukan kesalahan Bawasalu kabupaten," ujarnya

Kemudian terkait money politik di Sekadau diakuinya memang telah diupayakan penyelesaiannya. Bahkan hal menurutnya tersebut juga telah disampaikan hingga ketikngkat provinsi.

"Untuk money politik di Kabupaten/Kota sudah dilakukan upaya gelar pekara di provinsi, ini inisiatif kami mengundang kabupaten/kota. Pada gelar perkara menang ada problem teknis misalnya ada saksi yang tidak mau memberi tahukan subjek hukum yang dilaporkan, dan ada subjek dan operator yang tidak terhubung, maka menang sulit untuk kasus money politik ini karena kita melihat ada kendala teknis untuk menjerat subjek hukum yang dilaporkan," pungkasnya.

Penulis: Try Juliansyah
Editor: Maskartini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved