Atbah Hadiri Rakor Penanganan Konflik Sosial Pasca Pemilu 2019

Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili hadir dalam kegiatan Rapat Koordinasi Sinergitas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

Atbah Hadiri Rakor Penanganan Konflik Sosial Pasca Pemilu 2019
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili saat menghadiri Rakor Penanganan Konflik Sosial Pasca Pemilu 2019, di Jakarta 

Atbah Hadiri Rakor Penanganan Konflik Sosial Pasca Pemilu 2019

SAMBAS - Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili hadir dalam kegiatan Rapat Koordinasi Sinergitas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, yang di selenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri RI.

Rakor tersebut dilaksanakan adalah dalam rangka merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa pasca pemilu serentak 2019, yang dilaksanakan di Hotel Paragon Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Dikesempatan kali ini, Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili didampingi Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Poliltik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol Linmas) Kabupaten Sambas.

Rakor tersebut, dibuka langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Polhukam Wiranto. Dan juga diisi dengan materi dari paparan Aster Panglima TNI, Kabaharkam Polri, Irjenpol Drs Condro Kirono, MM dan pemaparan tentang penanganan konflik sosial oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa serta ditutup Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo.

Baca: Kementrian PANRB Buka Peluang ASN Ikuti Seleksi Terbuka Calon Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama

Baca: FKUB Ajak Masyarakat Kapuas Hulu Tolak Aksi People Power

Baca: Polres Landak Diperiksa Tim Penilai Zona Integritas

Setelah mengikuti kegiatan tersebut, Atbah mengatakan kegiatan itu sangat strategis.

“Rakor ini sangat strategis, hal ini agar pesta Demokrasi serentak tahun ini benar-benar sukses, tanpa terjadi konflik sosial,” ujarnya, sebagaimana rilis yang diterima Tribunpontianak.co.id.

Ia menambahkan, pertemuan tersebut adalah bagian dari pertemuan untuk kebaikan negeri ini. karena pasca pemilihan serentak, banyak simpang siur terutama isu politiknya.

“Jika terjadi banyak simpang siur, harus kita luruskan. Kalo tidak nanti bisa jadi salah paham. Jika salah paham tersebut berkepanjangan, akan jadi konflik sosial,” paparnya.

Ia katakan, jika sudah masuk ranah konflik sosial, maka sangat rawan jika tidak segera diredam. Warningnya, bisa menjadi konflik nasional.

“Jika sudah menjadi konflik nasional, bisa mengganggu stabilitas keamanan nasional. Jika sudah seperti itu, akan mengganggu pula pembangunan nasional, mengacaukan pencapaian sasaran-sasaran pembangun kita sebagai bangsa. Dan bahayanya lagi bisa memecah kita sebagai bangsa,” tegasnya.

Adapun beberapa hasil yang didapat dari rakor tersebut, ia mengungkapkan, diantaranya upaya pemetaan daerah rawan dan konflik. Selain itu, daerah diminta bisa mendeteksi dini dan mencegah dini.

“Yang terpenting juga bagaimana mengoptimalkan peran Forkopimda, bersinergi dan mediasi dengan Tokoh Masyarakat, Agama dan adat serta melakukan upaya pendekatan,” tutupnya.

Penulis: M Wawan Gunawan
Editor: madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved