Kemendagri Jelaskan Dua Mekanisme Pengurusan CDOB ke DPRD Sambas

DPRD Kabupaten Sambas melaksanakan konsultasi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dirjen Otonomi Daerah

Kemendagri Jelaskan Dua Mekanisme Pengurusan CDOB ke DPRD Sambas
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sambas Misni Safari saat menyerahkan Dokumen dan profil KSU ke Perwakilan Dirjen Otonomi Daerah, Kemendagri. 

Kemendagri Jelaskan Dua Mekanisme Pengurusan CDOB ke DPRD Sambas

SAMBAS - Dalam rangka mewujudkan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Sambas Utara (DOB KSU). DPRD Kabupaten Sambas melaksanakan konsultasi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dirjen Otonomi Daerah, di Jakarta.

Dan dalam pertemuan itu, Perwakilan DPRD Kabupaten Sambas mendapat penjelasan tentang tahapan dan proses serta mekanisme pembentukan Calon DOB KSU, yang sesuai dengan undang-undang No 23 tahun 2014 dan PP No 78 tahun 2007.

Hal itu di sampaikan oleh Nurbowo, selaku perwakilan Dirjen Otonomi Daerah yang menerima kedatangan Anggota DPRD Kabupaten Sambas.

"Memang kita masih menunggu PP terbaru sebagai turunan UU Nomor 23 tahun 2014 yaitu PP tentang penataan daerah dan PP tentang desain besar (desartada) yang sekarang sedang dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM dan Insya Allah sudah mencapai 99 persen," ujarnya,
Nurbowo, Kamis (16/5/2019).

Baca: Hujan Deras di Sertai Angin Kencang, Satu Rumah Warga Tertimpa Pohon Tumbang

Baca: Prediksi PSIS Semarang Vs Kalteng Putra Shopee Liga 1 2019 Live Streaming Pukul 20.30 WIB

Baca: Ternyata 51 %  Penduduk Kalbar yang Bekerja Adalah Lulusan SD  

Menurutnya, pembentukan daerah otonomi baru sesuai dengan UU 32 Tahun 2004 dimana pengusulan langsung dengan undang-undang.

Sedangkan menurut UU 23 tahun 2014 melalui Kabupaten persiapan selama tiga tahun yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

"Maka untuk itu segera didorong persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD Kabupaten Sambas dan mendorong persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD provinsi sesuai pasal 37 undang-undang 23 tahun 2014," katanya.

Sementara itu, terkait pengurusan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) ia menyampaikan, bisa melalui dua mekanisme yaitu Top Down ataupun Bottom Up.

"Untuk CDOB KSU yang berada di daerah perbatasan dengan negara Malaysia bisa saja pemerintahan pusat menetapkan mekanisme top down karena terkait kepentingan strategis nasional, Sampai saat ini CDOB yang masuk ke Kementerian Dalam Negeri sudah mencapai 254 termasuk CDOB Kabupaten Sambas pesisir (KSP)," tutupnya. (One)

Penulis: M Wawan Gunawan
Editor: Maskartini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved