DPRD Sambas Konsultasi Pembentukan KSU ke Kemendagri

DPRD Kabupaten Sambas melaksankan konsultasi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dirjen Otonomi Daerah

DPRD Sambas Konsultasi Pembentukan KSU ke Kemendagri
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sambas Misni Safari saat menyerahkan Dokumen dan profil KSU ke Perwakilan Dirjen Otonomi Daerah, Kemendagri. 

DPRD Sambas Konsultasi Pembentukan KSU ke Kemendagri

SAMBAS - Dalam rangka mewujudkan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Sambas Utara (DOB KSU). DPRD Kabupaten Sambas melaksankan konsultasi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dirjen Otonomi Daerah, di Jakarta.

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD kabupaten Sambas, Misni Safari mengatakan dirinya bersama rombongan. Yang terdiri dari ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Sambas Lerry Kurniawan Figo dan seluruh anggota Komisi 1 melaksanakan konsultasi dengan Kemendagri.

"Hari ini kita telah melaksanakan konsultasi bersama Komisi 1 ke Kementerian Dalam Negeri, terkait aspirasi masyarakat yang disampaikan ke DPRD Kabupaten Sambas tentang rencana pembentukan DOB KSU," ujarnya, Kamis (16/5/2019) saat dikonfirmasi via telpon.

Baca: Kemendagri Jelaskan Dua Mekanisme Pengurusan CDOB ke DPRD Sambas

Baca: VIDEO: Oto Bento Hadirkan Makanan Khas Jepang yang Menggugah Selera

Baca: Kelurahan Batu Layang Siap Bantu Korban Rumah Kesambar Petir

Ia menjelaskan, rombongan DPRD Kabupaten Sambas diterima oleh perwakilan Dirjen Otonomi Daerah, Nurbowo.

Dan dalam pertemuan itu, DPRD Kabupaten Sambas menjelaskan tentang tahapan dan proses yang sudah di lalui dalam rangka mewujudkan KSU.

Misni Safari yang juga ketua panitia CDOB KSU saat ini sudah sampai pada tahap dua. Yaitu menunggu persetujuan Bupati Sambas dan DPRD.

Oleh karenanya ia sangat berharap selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Sambas bisa memberikan persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD Kabupaten Sambas.

"Sebab, hal tersebut merupakan syarat administrasi yang harus dilalui jika hal tersebut sudah terpenuhi dan berkas sudah sampai di Kementerian maka Kementerian dalam negeri melalui Dirjen otonomi baru akan membentuk tim independen untuk mengkaji dan menelaah proposal CDOB," ungkapnya.

"Dan akan langsung ke lapangan terkait kewilayahan, jumlah penduduk, termasuk peta dasar Kecamatan dan batas Kecamatan serta Kabupaten," pungkasnya

Penulis: M Wawan Gunawan
Editor: Maskartini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved