Pilpres 2019

Bawaslu RI Putuskan KPU Terbukti Sah Langgar Tata Cara, Prosedur Daftar & Pelaporan Lembaga Survei

KPU diperintahkan untuk segera memperbaiki tata cara lembaga survei yang melalukan penghitungan cepat pemilu 2019 tersebut.

Bawaslu RI Putuskan KPU Terbukti Sah Langgar Tata Cara, Prosedur Daftar & Pelaporan Lembaga Survei
Tribun Timur
Ilustrasi Logo KPU RI 

Bawaslu RI Putuskan KPU Terbukti Sah Langgar Tata Cara, Prosedur Daftar & Pelaporan Lembaga Survei

Bawaslu RI memutuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terbukti secara sah melanggar tata cara, prosedur pendaftaran dan pelaporan lembaga survei.

KPU diperintahkan untuk segera memperbaiki tata cara lembaga survei yang melakukan penghitungan cepat pemilu 2019 tersebut.

"Memerintahkan kepada KPU untuk mengumumkan lembaga penghitungan cepat yang tidak memasukkan laporan ke KPU," kata Ketua Majelis, Abhan dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran administratif pemilu nomor 08/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019, di kantor Bawaslu, Kamis (16/5/2019).

Dikutip dari laman resmi bawaslu.go.id, Anggota Majelis, Rahmat Bagja menambahkan, KPU tidak melakukan pengumuman secara resmi terkait pendaftaran pelaksanaan kegiatan penghitungan cepat pemilu 2019.

Menurutnya, KPU juga tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada lembaga yang telah melakukan penghitungan cepat hasil pemilu untuk memasukkan laporan sumber dana dan metodologi yang digunakan.

Baca: Bawaslu RI Putuskan KPU Langgar Input Data Situng KPU! KPU Respon Tak Hentikan Situng, TKN dan BPN?

Baca: PKS-PAN-Demokrat Kritisi Sikap BPN Prabowo-Sandi Tak Gugat lewat MK dan Tolak Hasil Pilpres 2019

Baca: Data Masuk 85,15%, Sisa 120.709 TPS! Hasil Situng Pilpres Terbaru 2019 Kamis 16 Mei, Selisih Jauh

Di mana, batas waktu laporan lembaga survei tersebut, paling lama 15 hari setelah pengumuman hasil survei jajak pendapat atau penghitungan cepat hasil pemilu.

"Tindakan KPU yang tidak menyurati secara resmi kepada lembaga penghitungan cepat hasil pemilu merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan pasal 449 ayat 4 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 29, pasal 30 ayat 1 PKPU 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat," ucapnya.

Perlu diketahui, putusan ini diambil dalam rapat pleno yang dihadiri oleh kelima pimpinan Bawaslu pada Selasa (14/5/2019).

Namun dibacakan hari ini dengan empat majelis sidang.

Halaman
12
Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Rizky Prabowo Rahino
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved