Ketua MUI Kelam Permai, Ajak Masyarakat Tolak Gerakan People Power
Ketua MUI Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang, menolak seruan pihak tertentu untuk melakukan gerakan people power
Penulis: Maudy Asri Gita Utami | Editor: Madrosid
Citizen Reporter
Anggota Polsek Kelam Permai
Brigadir Slamet Sugiharto
Ketua MUI Kelam Permai, Ajak Masyarakat Tolak Gerakan People Power
SINTANG - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang, menolak seruan pihak tertentu untuk melakukan gerakan people power terkait hasil Pemilu 2019. Gerakan itu dianggap berpotensi memecah-belah bangsa.
"Gerakan itu bisa memecah-belah kesatuan dan persatuan bangsa, untuk itu kami dengan tegas menolak," kata Ketua MUI Kecamatan Kelam Permai Unari, Rabu (15/5/2019) pagi.
Unari menyatakan, akan mendukung penuh kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Masyarakat juga diharapkan mendukung dan menerima apapun hasilnya.
Pendapat senada juga diutarakan Romo Hengky T. Ladjar, Pr selaku Pastor Pendamping Paroki Kelam dan Dedai yang mengajak masyarakat Kecamatan Kelam Permai dan Kecamatan Dedai untuk menerima hasil resmi dari KPU.
Baca: Meski Non Muslim, Celine Evangelista Istri Stefan William Akui Nyaman Berhijab & Telah Hafal Doa-doa
Baca: Kapolsek Hadiri Rapat Lokakarya Mini Lintas Sektoral Puskesmas Darit
Baca: Pengeroyokan 4 Bocah hingga Tewas di Singkawang, Kapolres Beberkan Kronologinya
Romo Hengky optimistis setelah memantau kinerja KPU setempat, tidak menemukan adanya kecurangan seperti yang disampaikan pihak tertentu.
Unari dan Romo Hengky juga menolak seruan people power karena pihaknya tidak mendukung adanya pergerakan massa seperti itu. Kedua tokoh agama tersebut menambahkan bahwa people power merupakan kegiatan yang tidak mendasar, dan tidak ada kaitannya dengan agama.
Tindakan demikian, ucap Unari, adalah pelanggaran terhadap agama, bangsa dan dapat merusak kerukunan bangsa yang kita cintai ini.
Ketua MUI Kecamatan Kelam permai ini mengatakan lebih baik warga menunggu hasil resmi dari KPU dan menerima siapa pemimpin yang terpilih karena sudah merupakan pilihan rakyat.
"Gerakan people power hanya merupakan kepentingan segelintir orang dan dari kelompok tertentu saja," pukas Unari.