Bawaslu Kalbar Tangani 15 Kasus Dugaan Pelanggaran Administratif

Kemudian ada juga terkait dengan proses dugaan pelanggaran administrasi saat pencalonan yang ditemukan setelah rekapitulasi.

Bawaslu Kalbar Tangani 15 Kasus Dugaan Pelanggaran Administratif
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Ridho Panji Pradana
Kordiv PHL Bawaslu Kalbar, Faisal Riza 

Bawaslu Kalbar Tangani 15 Kasus Dugaan Pelanggaran Administratif

PONTIANAK - Kordiv PHL Bawaslu Kalbar, Faisal Riza mengungkapkan jika pihaknya selama usai pelaksanaan pemilu menangani 15 kasus dugaan pelanggaran administratif.

"Terkait dengan laporan dugaan pelanggaran administrasi dalam proses rekapitulasi dan penetapan ada 15 kasus di Kalbar," terangnya, Rabu (15/05/2019).

15 kasua tersebut, dipaparkannya yakni terdiri dari 5 kasus di Provinsi, diantara 5 kasus, satu kasus sudah putusan yakni di Landak. 

Sementara untuk lainnya seperti Mempawah sedang bersidang, Sanggau bersidang, dan kasusnya lainnya di Landak juga bersidang. 

Untuk di Kabupaten Landak ada 6 kasus yang sudah diputuskan sidang administrasi acara cepat. Sanggau ada 3, kemudian Sekadau 1 kasus

Baca: Beri Bantuan Hukum Pada Kasus TPPO, Bupati Landak Harap Kejadian Serupa Tidak Terulang

Baca: Wabup Askiman Ajak Lawan Isu-isu yang Dapat Memecah-belah Persatuan Indonesia

Diterangkannya pula, laporan yang adanya umumnya berupa pelapor menduga adanya pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara dalam hal ini KPU, PPK, KPPS terkait penyalinan perolehan suara yang diduga terjadi pergeseran. Baik antar peserta pemilu maupun diinternal peserta pemilu.

Kemudian ada juga terkait dengan proses dugaan pelanggaran administrasi saat pencalonan yang ditemukan setelah rekapitulasi. 

Selanjutnya juga terkait kesalahan prosedur yang dilakukan oleh penyelenggara, misalnya peserta pemilu tidak mendapatkan dokumen DAA1. Termasuk Pilpres yang sudah diteruskan ke KPU terkait Situng.

"Dalam konteks pelanggaran administrasi terkait proses rekapitulasi kita masih memastikan menerima hingga 22 Mei 2019 karena dianggap masa penetapan, setelah 22 Mei 2019 kita anggap tidak ada lagi tahapan rekapitulasi maka masuk ke tahapan gugatan hasil di Mahkamah Konstitusi," pungkasnya.

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved