Bawaslu Harap Peserta Pemilu Bisa Bedakan Laporan ke Bawaslu dan MK

Kordiv Penindakan Pelanggaran ini juga menungkapkan jika PHPU itu sendiri merupakan domainnya dari Mahkamah Konstitusi (MK).

Bawaslu Harap Peserta Pemilu Bisa Bedakan Laporan ke Bawaslu dan MK
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIDHO PANJI PRADANA
Suasana saat Bawaslu Kalbar menggelar sosialisasi produk hukum dalam rangka persiapan PHPU di Hotel Harris Pontianak, Rabu (15/05/2019) 

Bawaslu Harap Peserta Pemilu Bisa Bedakan Laporan ke Bawaslu dan MK

PONTIANAK - Bawaslu Kalbar mengedukasi peserta pemilu 2019 terkait dengan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Edukasi ini dalam bentuk sosialisasi kepada LO ataupun peserta pemilu.

"Ini sebagai bentuk persiapan parpol yang akan mengajukan sengketa hasil," kata Komisioner Bawaslu Kalbar, Mohammad

Kordiv Penindakan Pelanggaran ini juga menungkapkan jika PHPU itu sendiri merupakan domainnya dari Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca: Bawaslu Tolak Laporan Caleg PDI Perjuangan di Kalbar, Berikut Alasannya

Baca: Bawaslu Sebut Laporan Maman Suratman Masuk 2 Mei

"Inikan ada formulir pengisian permohonan kepada MK, dan domainnya MK. Tetapi karena kami sebagai penyelenggara tentu memberikan edukasi, mengedukasi kepada peserta jika ada pelanggaran sengketa hasil maka salurannya ke MK bukan kepada Bawaslu, tapi jika ada pelanggaran administrasi urusannya Bawaslu. Sehingga peserta pemilu tidak salah sasaran atau alamat mencari keadilan terkait dengan hasil," terangnya.

Diungkapkannya, penetapan nasional nanti menjadi ketetapan hasil, sedangkan sekarang masih rekap mulai jenjang PPK, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi dan Nasional.

"Alhamdulillah Kalbar sudah menyelesaikan jenjang itu," imbuhnya.

Untuk penetapan hasil, dikatakannya, kepada para pihak nanti bisa mengajukan sengketa.

Baca: Bawaslu Kabupaten Sekadau Gelar Evaluasi Pengawasan Pemilihan Umum 2019

Baca: Tidak Cukup Bukti, Bawaslu RI Tolak Laporan Dugaan TSM Pileg Lumajang

Sengketa ada dua yakni sengketa hasil dan sengketa proses.

Sengketa hasil diselesaikan Mahkamah Konstitusi, sedangkan Sengketa proses terkait dengan keputusan KPU dapat diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kota dan Provinsi.

"Sengketa proses ada yang dikecualikan, yakni hasil. Soal perolehan suara tidak masuk ranah sengketa, sekalipun ada produk administrasi yang bisa disengketakan tapi untuk produk administrasi terkait perolehan suara baik suara partai, suara calon masuk kepada ranah penyelesaian administrasi. Bawaslu sudah menangani beberapa daerah terkait dengan pelanggaran administrasi, baik dengan mekanisme acara cepat maupun mekanisme adjudikasi yaitu 14 hari," pungkasnya.

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved