Pemilu 2019

Bawaslu Berikan Edukasi Terkait PHPU, JaDI Nilai Sengketa ke MK Mekanisme yang Konstitional

Bahkan MK sudah menerapkan gugatan melalui jarak jauh dengan e-mail dan tidak dipungut biaya

Bawaslu Berikan Edukasi Terkait PHPU, JaDI Nilai Sengketa ke MK Mekanisme yang Konstitional
TRIBUN PONTIANAK / RIDHO PANJI PRADANA
Umi Rifdiawaty. 

Bawaslu Berikan Edukasi Terkait PHPU, JaDI Nilai Sengketa ke MK Mekanisme yang Konstitional

PONTIANAK - Presedium JaDI Kalbar, Umi Rifdiawaty mengatakan, sengketa Hasil Pemilu itu adalah mekanisme yang konstitusional dan merupakan salah satu syarat pemilu yang demokratis. 

"Sengketa Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi menjadi proses pembuktian dan menguji hasil pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU," terang Umi. 

Mahkamah Konstitusi, lanjut Umi sudah jauh jauh hari menyosialisasikan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu kepada peserta pemilu dan kpu yang akan Menjadi para pihak dalam sidang sengketa MK tersebut. 

"Bahkan MK sudah menerapkan gugatan melalui jarak jauh dengan e-mail dan tidak dipungut biaya," jelas Umi. 

Maka dengan demikian kepada peserta Pemilu berhak untuk mengajukan sengketa hasil Pemilu kepada MK untuk mendapatkan keadilan. 

Baca: VIDEO: Inilah Rohaniwan dan Rohaniwati Mungil di Minggu Panggilan Sedunia

Baca: Turun Bersama Pemkab Landak, BBPOM Pontianak Perketat Pengawasan Pangan di Bulan Ramadan

Putusan MK terkait sengketa hasil pemilu adalah bersifat final dan mengikat, tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh atas putusan MK terkait sengketa hasil pemilu, artinya putusan MK tersebut wajib ditindaklanjuti oleh para pihak yang terlibat dalam sengketa. 

Terkait mengubah atau tidak mengubah hasil ini tergantung hasil pemeriksaan, dan penilaian majelis Hakim, jika memang terbukti sah dan meyakinkan bahwa telah terjadi kekeliruan dalam proses penghitungan maka tentu majelis hakim akan memutus sesuai dengan fakta persidangan. 

"Demikian juga sebaliknya. Pada saat proses persidangan maka para pihak harus menyampaikan alat bukti bukti yang sah berupa dokumen dokumen dan atau saksi yang berkualitas agar bisa meyakinkan majelis pemeriksa," tambah Umi. 

Demikian juga penyelenggara dalam hal ini kpu juga harus menjawab semua gugatan yg disampaikan oleh Penggugat dalam hal ini peserta pemilu disertai dokumen dan para saksi. 

Persidangan MK ini juga bisa dilakukan dengan jarak jauh (video confrece) kalau di Kalbar MK bekerja sama dengan Universitas Tanjungpura jadi para pihak bisa mengajukan pemeriksaan jarak jauh dan tidak perlu harus hadir langsung ke Jakarta. 

"Putusannya juga bisa segera didapat sesaat setelah dibacakan, dan seketika juga diunggah di laman MK," imbuhnya. 

Jadi MK ini adalah peradilan modern dan profesional. Tahun 2014 KPU Prov menindaklanjuti putusan MK untuk salah satu parpol tetapi tidak mengubah perolehan kursi.

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved