Penandatanganan Proyek SATRIA: Satelit Multifungsi Pemerintah Tingkatkan Konektivitas Layanan Publik

Selain itu, satelit juga akan dimanfaatkan untuk mendukung program pemerintah dalam memberikan jasa keuangan, informasi pasar, bisnis

Penandatanganan Proyek SATRIA: Satelit Multifungsi Pemerintah Tingkatkan Konektivitas Layanan Publik
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Prosesi Penandatanganan proyek SATRI, beberapa waktu lalu 

Penandatanganan Proyek SATRIA: Satelit Multifungsi Pemerintah, Tingkatkan Konektivitas Pelayanan Publik

Hermin Esti Setyowati
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI

JAKARTA - Pemerintah menandatangani Perjanjian Kerjasama, Perjanjian Penjaminan, dan Perjanjian Regres Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) pada Proyek Satelit Multifungsi (SMF). Satelit yang dinamai Satelit Republik Indonesia (SATRIA) ini, akan mulai dikonstruksi pada akhir tahun 2019 oleh manufaktur satelit asal Perancis, Thales Alenia Space.

SATRIA direncanakan selesai dan siap diluncurkan pada kuartal kedua tahun 2022. Setelah sampai pada orbit 146 BT, SATRIA yang menggunakan frekuensi Ka-band dengan teknologi very High Throughput Satellite dengan kapasitas frekuensi 150Gbps diharapkan dapat beroperasi di awal tahun 2023.

Cakupan layanan SATRIA akan mencapai hampir 150 ribu titik layanan publik, yang terdiri dari sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, administrasi pertahanan dan keamanan, serta pemerintahan daerah di seluruh wilayah Indonesia.

Baca: Satelit BMKG Pantau 37 Titik Panas Hari ini, Kubu Raya Terbanyak

Baca: Satelit Hancur Ditembak Rudal India, Kepingan Sampahnya Ancam Misi Astronot Luar Angkasa

“Proyek SMF ini merupakan salah satu dari Proyek Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018. Saya yakin, membangun infrastruktur itu artinya menanam modal yang beberapa tahun mendatang akan mendukung penciptaan kegiatan ekonomi yang lebih baik di masyarakat kita,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, usai menyaksikan Penandatanganan KPBU ini, Jumat (3/5), di Museum Nasional Indonesia, Jakarta.

Sementara itu Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menjelaskan, proyek SMF merupakan salah satu bentuk upaya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dalam menuntaskan persoalan konektivitas pada layanan publik pemerintahan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) dan Perbatasan.

“Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang cukup menantang dalam penyediaan jaringan terestrial merupakan alasan utama sehingga teknologi satelit menjadi solusi yang tepat-guna dalam mengentaskan kesenjangan akses broadband internet,” terang Rudiantara. 

Baca: Hari ini Satelit Pantau Satu Titik Panas di Kubu Raya

Baca: Bupati Landak Karolin Resmikan Satelit Sinyal Desa, Masyarakat Desa Mudah Rekam KTP Elektronik

Setelah pembangunan jaringan serat optik Palapa Ring Broadband Bagian Barat, Tengah, dan Timur, proyek SMF ini adalah proyek keempat di Kemkominfo yang berhasil menggunakan skema KPBU. Pengembalian investasi proyek ini dilakukan melalui skema ketersediaan layanan (availability payment) dengan masa konsesi 15 tahun.

Skema ini merupakan suatu bentuk usaha pemerintah untuk membangun infrastruktur melalui sinergi dengan swasta, tanpa membebankan anggaran di depan. Hal ini sejalan dengan cita-cita Pemerintah untuk mewujudkan pemerataan akses infrastruktur informasi di seluruh wilayah pelosok tanah air seperti dimandatkan badan dunia International Telecommunication Union (ITU) dengan konsep Universal Service Obligation (USO).

Halaman
12
Penulis: Hadi Sudirmansyah
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved