Mahfud MD Minta KPU Harus Lebih Profesional: "Masak, Salah Input Data Sampai di 9 Daerah?"

Pakar Hukum Tata Negara, Prof Mahfud MD berharap KPU lebih profesional.

Mahfud MD mengatakan, dirinya sudah mengingatkan kepada KPU sejak awal Januari 2019.

Bahwa setelah pencoblosan, KPU akan diserang dengan berbagai isu, mulai dari kecurangan, unprofesional, memihak, diintervensi, dan sebagainya.

"Waktu itu saya ingatkan KPU harus profesional. Yang saya sampaikan di ILC itu sekarang benar terjadi," kata Mahfud MD melalui akun Twitter, Minggu (21/4/2019).

KPU HARUS LEBIH PROFESIONAL
Pd awal Januari 2019, sy sdh ingatkan, stl pencoblosan KPU akan diserang dgn berbagai isu: kecurangan, unprofesional, memihak, diintervensi, dan sebagainya. Waktu itu sy ingatkan, @KPU_ID hrs profesional. Yg sy sampaikan di ILC itu skrng benar terjadi.

— Mahfud MD (@mohmahfudmd) 21 April 2019

Mahfud MD melanjutkan, kekisruhan yang sekarang terjadi, antara lain, disebabkan juga oleh kurang antisipatifnya KPU dalam penanganan IT sehingga terkesan kurang profesional.

"Masak, salah input data sampai di 9 daerah? Masak dalam 3 hari baru terinput 5%? Penghitung swasta/perseorangan saja sudah lebih di atas 50%," tegasnya.

Mahfud Md menyatakan, keadaan seperti ini menimbulkan banyak spekulasi negatif dan semakin memperpanas suasana.

Kekisruhan yang skrang terjadi, antara lain, disebabkan jg oleh kurang antisipatifnya KPU dlm penanganan IT sehingga terkesan kurang profesional. Masak, salah input data sampai di 9 daerah? Masak dlm 3 hari baru terinput 5%?
Penghitung swasta/perseorangan sj sdh lbh di atas 50%.

— Mahfud MD (@mohmahfudmd) 21 April 2019

"Ada yang curiga, KPU kesusupan orang IT yang tidak netral. KPU harus memastikan bahwa awak IT-nya benar-benar profesional dan netral," kata Mahfud MD.

"Bawaslu dan civil society harus diberi akses yang luas untuk langsung mengawasi," katanya.

Mahfud melanjutkan, dalam rangka pengawasan, kontestan dan kelompok-kelompok masyarakat tidak dilarang untuk menyampaikan hasil hitungannya sendiri kepada publik, baik Quick Count maupun Real Count.

Keadaan spt ini menimbulkan bnyk spekulasi negatif dan semakin memperpanas suasana. Ada yg curiga, KPU kesusupan orang IT yg tidak netral. KPU hrs memastikan bhw awak IT-nya benar2 profesional dan netral. Bawaslu dan civil society hrs diberi akses yg luas utk langsung mengawasi.

— Mahfud MD (@mohmahfudmd) 21 April 2019

"Tapi semua itu harus diterima sebagai info awal dan pembanding saja. Keputusan akhirnya harus menunggu hasil hitung manual, 22/5/2019," tulisnya.

Menurutnya, pada hitungan secara manual itu, semua pihak bisa mengajukan data resmi yang sah, yang juga dimiliki oleh semua pihak, umtuk kemudian dihitung bersama-sama secara terbuka.

"Di sanalah bisa ditentukan siapa yang menang. Jadi sampai dengan hari ini belum ada yang menang. Mari jaga ketenangan sampai selesai hitung manual," papar Mahfud MD.