Pemilu 2019

Kronologi Bawaslu OTT dan Sita Uang Rp 80 Juta di Kantong Kresek, Politik Uang Diduga Serangan Fajar

Dari proses kita melakukan patroli pengawasan sampai tadi malam kita mendapatkan beberapa temuan terkait dengan dugaan pemberian uang di Kabupaten Mel

Kronologi Bawaslu OTT dan Sita Uang Rp 80 Juta di Kantong Kresek, Politik Uang Diduga Serangan Fajar
TRIBUN PONTIANAK/RIDHO PANJI PRADANA
Komisioner Bawaslu Kalbar Mohammad 

Kronologi Bawaslu OTT dan Sita Uang Rp 80 Juta di Kantong Kresek, Politik Uang Diduga Serangan Fajar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Bawaslu Provinsi Kalbar membeberkan barang bukti hasil Operasi Tangkap Tangan dugaan Money Politic (politik uang) di Melawi, diduga untuk serangan fajar. 

Serangan fajar adalah istilah praktik politik uang mendatangi rumah-rumah warga dan memberikan uang sebelum melakukan pencoblosan.

Bawaslu mengungkapkan pihaknya mendapatkan seseorang yang membawa uang dalam sebuah kantong kresek yang mencapai lebih dari Rp. 80 Juta.

Baca: BREAKING NEWS: Bawaslu OTT Money Politik di Sekadau dan Melawi

"Dari proses kita melakukan patroli pengawasan sampai tadi malam kita mendapatkan beberapa temuan terkait dengan dugaan pemberian uang di Kabupaten Melawi," kata Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kalbar, Mohammad kepada Tribun, Rabu (17/04/2019).

Mohammad mengungkapkan uang yang ditemukan itu diamankan dari seseorang.

"Setelah dihitung uangnya lebih dari Rp. 80 juta. Dan amplopnya berjumlah 26. Kita sedang tangani dengan pihak Gakumdu," katanya.

Menurutnya, hal ini didapatkan saat masa tenang dan kebetulan peristiwa yang terjadi ditemukan di Melawi pada malam hari.

"Kita melakukan pengamanan secara langsung kalau orang menyebutnya tangkap tangan bersama dengan Sentra Gakumdu," tuturnya.

Baca: ILC TVOne : Mahfud MD Klarifikasi Tentang Oknum Partai yang Ditangkap Karena Politik Uang

Lebih lanjut, Mohammad pun menerangkan jika pihaknya akan memproses OTT money politic tersebut secara profesional dan proses yang ada.

"Karena kami masih diberikan waktu 14 hari terkait dengan penanganan pelanggaran, maka semua barang bukti itu diamankan," tuturnya. 

"Sementara dan kita sudah buat berita acara pengamanan barang tersebut dan Bawaslu sudah menangani sebagai temuan," tegasnya. 

Mohammad menjelaskan tentu ada proses 14 hari yang harus dilakukan selambat-lambatnya. 

"Tetapi kita akan bekerja secara profesional, apakah uang itu digunakan untuk mempengaruhi pemilih atau tidak, proses pembuktian itu melalui klarifikasi," tukasnya. (*)

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Rihard Nelson Silaban
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved