Wali Kota Edi Kamtono akan Tertibkan Papan Reklame Ilegal

Pertama kita sudah mendata reklame mana yang ada izin dan tidak ada izin ataupun izinnya telah berakhir

Wali Kota Edi Kamtono akan Tertibkan Papan Reklame Ilegal
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Wali Kota Pontianak, Edi Kamtono 

Wali Kota Edi Kamtono akan Tertibkan Papan Reklame Ilegal

 PONTIANAK - Pemerintah Kota Pontianak 2019 ini telah menargetkan untuk memperolah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak reklame sebesar Rp17 miliar. Target ini naik dari APBD Perubahan 2018 sebesar Rp16 miliar.

Pajam reklame menurut Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono memang menjadi satu diantara potensi pajak daerah yang setiap tahunnya menyumbang cukup besar bagi PAD.

2019 ini, Edi menegaskan  sudah meminta Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTK-PTSP) Pontianak  untuk meninjau semua perijinan yang ada. Hal utu untuk memastikan bahwa semua papan reklame masih mempunyai izin.

Baca: Katedral Notre-Dame di Paris Terbakar Mengguncang Dunia, Ini Kronologinya

Baca: Jokowi Vs Prabowo atau Cancer Vs Libra, Ramalan Capres di Zodiak Aries Tanggal 17 April 2019

"Pertama kita sudah mendata reklame mana yang ada izin dan tidak ada izin ataupun izinnya telah berakhir," ucap Edi Kamtono, Selasa (16/4/2019).

Ia menegaskan yang tidak ada izin atau izinnya sudah berakhir harus dibersihkan agar kota ini bersih. Selain itu, papan reklame yang ada harus dijamin keamanannya, jangan sampai membahayakan warga. Sebab papan reklame yang tidak kuat lagi akan membahayakan apabila diterpa angin kencang.

"Bagi yang nunggak atau tidak membayar pajak, kita pertimbangkan lagi untuk mereka kedepannya,"tambah Edi Kamtono.

Selain itu, dilakukannya penertiban reklame yang tak membayar pajak ini menurutnya  sudah melalui mekanisme peringatan dan teguran tapi para penanggung jawab dari reklame tersebut tak mengindahkan seperti memperbarui izin papan reklame yang ada.

"Penertiban reklame tak hanya bagi penunggak pajak adalah bagi yang tidak memiliki zin, kedaluwarsa dan liar dalam artian penempatannya tidak sesuai rekomendasi berarti itukan ilegal,"tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Edi menjelaskan mengenai peralihan dari papan reklame ke video tron saat ini. Video tron dinilai betpotensi di Kota Pontianak tapi tetap memperhatika  titik-titik yang ada sehingga tidak merusak estetika yang da.

"Kemudian untuk video tron  kita akan evaluasi yang ada saat ini,  karena  ada keluhan masyarakat terkait tajamnya pencahayaannya,"ujar Edi.

Itu akan dikaji oleh  forum koordinasi lalulintas yang  ada di Pontianak. Selama ini apakah itu efektif atau tidak. Diera digital saat ini memang video tron lebih pas dipasang, karena lebih cepat, lebih hidup dan pencahayaannya juga akan meberikan hiasan saat malam hari.

Namun, video tron disampaikannya harus mengikuti aturan yang ada. Jangan sehingga sinkron dengan penataan kota dan estetika yang ada..

Penulis: Syahroni
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved