Sosialisasi Pelayanan Publik, Agus Priyadi : Bupati Bisa Non Job Pejabat

Kami sudah turun di lima OPD itu. Satu nilainya hijau yang empat lainnya kami nilai kuning.

Sosialisasi Pelayanan Publik, Agus Priyadi : Bupati Bisa Non Job Pejabat
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ SAHIRUL HAKIM
Kepala Ombudsman Kalbar Agus Priyadi saat memberikan sosialisasi terkait pelayanan publik ke Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, di Kantor DPRD Kapuas Hulu, Kamis (11/4/2019). 

Sosialisasi Pelayanan Publik, Agus Priyadi : Bupati Bisa Non Job Pejabat

KAPUAS HULU - Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalbar, Agus Priyadi menyatakan, kalau pihak telah memberikan sosialisasi pelayanan publik kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Hulu, Kamis (11/4/2019).

Dalam sosialisasi tersebut, jelas Agus Priyadi, pejabat publik yang tidak menjalankan pelayanan publik dapat di non job atau diberhentikan dari jabatannya.

"Jadi Bupati bisa menonjobkan pejabat, karena hal ini pelayanan publik. Dimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012, pada Pasal 22 bisa sangsi pembebasan jabatan, dan penghentian dengan hormat," ujarnya kepada wartawan, Selasa (16/4/2019).

Dalam kunjungan tersebut, jelas Agus Priyadi kalau pihaknya juga melakukan kunjungan ke lima OPD Kabupaten Kapuas Hulu.

Baca: Komisi Informasi Kalbar Konsen Kawal Keterbukaan Informasi Pemilu 2019

Baca: Kalbar 24 Jam - Kecelakaan Wajok, Predator 5 Putri Kandung, hingga Ustadz Abdul Somad ke Pontianak

Lima OPD tersebut yaitu, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

"Kami sudah turun di lima OPD itu. Satu nilainya hijau yang empat lainnya kami nilai kuning. Dimana hasil penilaian dapat menjadi rujukan dinas lain. Karena sudah ada OPD yang nilainya lumayan bagus," ucapnya.

Agus berkomitmen, kalau Ombudsman RI Perwakilan Kalbar akan memantau terus pelayanan publik setiap OPD dan bahkan akan melakukan pemeriksaan mendadak.

"Kami akan datang tiba-tiba. Kewajiban penyelenggaraan publik adalah mewujudkan percepatan pelayanan publik. Semua harus buat nilai pelayanan publik jadi hijau," ungkapnya. 

Penulis: Sahirul Hakim
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved