Optimalkan Kepesertaan Jaminan Kesehatan, Stakeholder Gelar Rapat Koordinasi se Kalbar

Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan harus didukung kerjasama semua pihak, untuk itu maka digelarlah kegiatan Rapat Koordinasi

Optimalkan Kepesertaan Jaminan Kesehatan, Stakeholder Gelar Rapat Koordinasi se Kalbar
ISTIMEWA
Suasana Rapat Koordinasi Jaminan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kalimantan Barat pada hari Kamis (11/4/2019) di Ruang Praja II Kantor Gubernur Kalimantan Barat.

Optimalkan Kepesertaan Jaminan Kesehatan, Stakeholder Gelar Rapat Koordinasi se Kalbar

PONTIANAK – Jaminan Kesehatan sangat diperlukan bagi masyarakat terutama bagi masyarakat yang miskin dan rentan miskin.

Terlebih lagi bagi masyarakat yang menderita sakit berbiaya mahal dan memerlukan pengobatan secara rutin.

Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan harus didukung kerjasama semua pihak, untuk itu maka digelarlah kegiatan Rapat Koordinasi Jaminan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kalimantan Barat pada hari Kamis (11/4/2019) lalu, di Ruang Praja II Kantor Gubernur Kalimantan Barat.

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat Mahmudah mengatakan kerjasama seluruh sektor pemangku kepentingan menjadi kunci untuk menyukseskan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

“Kerjasama yang baik antar seluruh stakeholder baik pemerintah, pemberi pelayanan kesehatan, organisasi masyarakat, badan usaha dan seluruh masyarakat sangat diperlukan untuk keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan terciptanya cakupan semesta Jaminan Kesehatan khususnya masyarakat Kalimantan Barat,” tutur Mahmudah saat membacakan sambutan Gubernur Kalimantan Barat.

Sampai dengan saat ini jumlah kepesertaan Program Jaminan Kesehatan di Kalimantan Barat baru mencapai 63 % dari total populasi penduduk Kalimantan Barat yaitu 5.422.814 jiwa.

Baca: BPJS Kesehatan Gelar Sosialisasi Permenkeu 141 Tahaun 2018 se Kalbar

Baca: BPJS Kesehatan Gelontorkan 11 Triliun Bayar Klaim Rumah Sakit, Termasuk di Sintang

Tentu saja untuk mencapai cakupan semesta jaminan kesehatan masyarakat Kalimantan Barat diperlukan upaya yang serius. 

Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Banten, Kalimantan Barat dan Lampung Fachrurrazi yang juga hadir dalam kegiatan ini mengatakan terbitnya Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 77 Tahun 2018 merupakan salah satu bentuk keseriusan dan dukungan seluruh pemangku kepentingan di Kalimantan Barat terhadap program Jaminan Kesehatan.

“Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Kalimantan Barat telah mengatur bagaimana mekanisme penjaminan penduduk kurang mampu yang belum sama sekali terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan dimana ada proporsi pembiayaan terbagi antara pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota. Ini langkah yang sudah sangat baik sekali, akan lebih sempurna jika secepatnya didukung dengan pendataan penduduk yang akurat,” tutur Fachrurrazi.

Dalam kegiatan yang dihadiri Sekda Kab/Kota ini Gubernur Kalimantan Barat melalui sambutannya menginstruksikan kepada semua pihak untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2018 sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing.

“Mari kita bersinergi dengan bergotong-royong membantu masyarakat yang memerlukan Jaminan Kesehatan serta mewujudkan cakupan semesta Jaminan Kesehatan di Provinsi Kalimantan Barat dengan pelayanan yang berkualitas tanpa diskriminasi,” tutup Mahmudah saat membacakan sambutan Gubernur Kalimantan Barat. (FR/yl)

Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved