Bawaslu Imbau Tim Tak Gunakan Atribut Khusus dan Bentuk Dapur Umum

Bawaslu Provinsi Kalbar mengimbau agar tim maupun pendukung serta simpatisan peserta pemilu 2019 tidak menggunakan atribut khusus

Bawaslu Imbau Tim Tak Gunakan Atribut Khusus dan Bentuk Dapur Umum
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ RIDHO PANJI PRADANA
Ketua Bawaslu Kalbar, Ruhermansyah 

Bawaslu Imbau Tim Tak Gunakan Atribut Khusus dan Bentuk Dapur Umum

PONTIANAK - Bawaslu Provinsi Kalbar mengimbau agar tim maupun pendukung serta simpatisan peserta pemilu 2019 tidak menggunakan atribut khusus dan membentuk dapur umum didekat TPS saat pencoblosan.

Ketua Bawaslu Kalbar, Ruhermansyah dalam pernyataan rilis tertulisnya mengungkapkan jika pihaknya mengidentifikasi dan menyimpulkan beberapa potensi.

Diantaranya ialah adanya gerakan dari pendukung peserta pemilu pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan mendirikan Dapur Umum atau sejenisnya di sekitar TPS. 

Dan adanya gerakan dari pendukung peserta pemilu pasangan calon presiden dan wakil presiden yang menggunakan baju / atribut tertentu yang menunjukkan ciri khas peserta pemilu pada saat pemungutan suara di lokasi TPS dan sekitarnya.

Baca: AWAS SERANGAN FAJAR, Yuks! Kenali 5 Surat Suara, Syarat dan Jadwal Pemilu 2019

Baca: Ramalan Mbah Mijan Tentang Pilpres 2019, Sebut Peringatan Hingga Ungkap Satu Nama Pemenang!

Baca: FAKTA Menarik Juventus Vs Ajax dan Head to Head Crsitiano Ronaldo Vs Dusan Tadic

"Hari Pemungutan Suara yang akan dilaksanakan besok tanggal 17 April 2019 harus dipastikan tidak terjadi pelanggaran dan potensi kecurangan," katanya, Selasa (16/04/2019).

Diterangkannya, berdasarkan pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan, “setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap peserta pemilu sebagaimana dimkasud pada pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). 

Kemudian berdasarkan pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan, “setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehungga surat suaranya tidak sah, dipidan dengan pidana penjara  paling lama 3 (tiga) tahun dan dena paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). 

Dan Berdasarkan pasal 531 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan. “setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

"Untuk itu ini kami mengimbau agar gerakan yang dimaksud, dapat dihindari agar tidak terjadinya tindakan atau kegiatan yang melanggar sebagaimana yang telah dilarang pada pasal 492, pasal 515 dan Pasal 531 UU Pemilu," katanya. 

Bawaslu, lanjutnya, berharap agar Proses Pemungutan Suara pada tanggal 17 april tahun 2019 dapat berjalan lancar, aman dan berintegritas.

Sementara itu, Kordiv PHL Bawaslu Kalbar, Faisal Riza mengungkapkan jika imbauan yang dilakukan Bawaslu ialah agar menjaga ketertiban umum dan bukan ajang kampanye.

"Intinya asal jangan ada menganggu keteriban umum, Ajang kampanye dan lainnya," kata Faisal.

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Maskartini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved