TPS Rawan, Pokja Rumah Demokrasi Kalbar Sebut Jadi Tanggung Jawab Bersama

Ketua Kajian dan Advokasi Masyarakat Pokja Rumah Demokrasi Kalbar, Maryadi Sirat mengungkapkan jika adanya TPS rawan menjadi tanggung jawab bersama

TPS Rawan, Pokja Rumah Demokrasi Kalbar Sebut Jadi Tanggung Jawab Bersama

PONTIANAK - Ketua Kajian dan Advokasi Masyarakat Pokja Rumah Demokrasi Kalbar, Maryadi Sirat mengungkapkan jika adanya TPS rawan menjadi tanggung jawab bersama baik penyelenggara, peserta pemilu hingga masyrakat agar hal yang tidak diinginkan tidak terjadi.

Seperti yang diketahui, indikator kerawanan tersebut ialah memastikan berapa TPS terdapat pemilih DPTb, TPS terdapat pemilih DPK, TPS dekat Rumah Sakit, TPS dekat perguruan tinggi, dan TPS dekat lembaga pendidikan karena punya potensi kekurangan surat suara dikhawatirkan DPT atau DPKnya melonjak.

Kemudian indikator lainnya ialah TPS terdapat praktik politik uang, TPS terdapat praktik penghinaan atau menghasut di antara pemilih, TPS terdapat KPPS berkampanye untuk peserta pemilu, TPS dekat posko atau rumah tim kampanye dan TPS terdapat logistik rusak.

"Peran partai politik menurut saya juga sangat krusial dalam hal ini. Karena parpol juga punya tanggung jawab besar untuk mewujudkan pemilu yang jurjur dan bebas dari praktek praktek politik yang tidak benar. Dan parpol juga bisa mengingatkan kepada calegnya untuk tidak melakukan hal itu," katanya, Senin (15/04/2019).

Baca: Yuks! Kenali Lima Surat Suara Pemilu 2019, Syarat & Jadwal Pencoblosan! Bisa Gunakan e-KTP

Baca: Jelang Pemilu 2019, PBNU Imbau Masyarakat Tak Golput

Lebih lanjut, dikatakannya, praktek politik uang memang selalu menjadi ancaman bagi Demokrasi dan akan menjadi sisi gelap dari proses demokratisasi itu sendiri.

Termasuk konflik akibat penghinaan atau menghasut diantara pemilih yang akan melahirkan ketidakpuasan masyarakat akan hasil pemilu. Maka dari itu, diperlukan pula kedewasaan semua pihak.

"Sejauh ini modus money politik dan indikator TPS rawan lainnya tersebut sulit di temukan. Maka dari itu Bawaslu, Panwascam, PPL sampai PTPS termasuk kita masyarakat didalamnya harus ikut serta mengantisipasi maraknya permasalahan di lapangan dan ini tanggung jawab bersama," ujarnya.

Baca: VIDEO: TNI-Polri Kawal Pelepasan Logistik Pemilu 2019 ke Kecamatan di Ketapang

Walaupun memang diakuinya, jika perbaikan kinerja pengawasan pemilu itu penting, sampai ke tingkat TPS agar bisa mengantisipasi hal tersebut, sebagai wujud ikhtiar untuk mewujudkan pemilu yang luber jurdil. (dho)

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved