Citizen Reporter

Kementerian PPPA Turun Tangan Kasus Audrey, Deputi Perlindungan Anak Minta Pertimbangkan Hak Anak  

Tentu, sambung Nahar, dengan diversi ini tidak hanya melibatkan korban, tetapi juga pelaku karena pelaku juga masih anak-anak.

Kementerian PPPA Turun Tangan Kasus Audrey, Deputi Perlindungan Anak Minta Pertimbangkan Hak Anak  
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ANGGITA PUTRI
Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA), Nahar usai menghadiri Rakor Penanganan Kasus Anak di Pontianak yang diselenggarakan di Ruang Aula Wali Kota Pontianak, Sabtu (13/4). 

Citizen Reporter
Humas Pemkot Pontianak, Jimmy Ibrahim 

PONTIANAK - Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA), Nahar, mengatakan kedatangan pihaknya ke Pontianak dalam rangka koordinasi untuk memastikan semua tahapan penyelesaian masalah anak-anak ini, terutama kasus penganiayaan terhadap korban Au, siswi SMP di Pontianak, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

“Tentu sesuai dengan aturan, dengan mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak-anak ini, juga mempertimbangkan kebutuhan dari sisi hak anak secara umum,” ujarnya usai rapat koordinasi (rakor) bersama instansi dan lembaga terkait di Ruang Aula Wali Kota, Sabtu (13/4).

Rakor ini pula, lanjut Nahar, bertujuan agar semua pihak terkait memberikan pendapat dan sarannya supaya anak-anak ini jangan sampai mengalami tekanan masalah berikutnya. Ia berharap hasil rekomendasi pertemuan ini bisa ditindaklanjuti agar proses hukumnya bisa dilaksanakan secara cepat sesuai dengan aturan yang ada.

“Anak-anak bisa dilindungi secara baik khususnya dalam memberikan rasa aman dan mereka tidak menjadi trauma atau hal-hal lainnya,” terang dia.

Disinggung soal diversi terhadap kasus penganiayaan Au, Nahar menyebut diversi ini berlaku di semua tahapan, mulai dari penyidikan, penuntutan sampai ke pengadilan.

Diversi adalah pengalihan penanganan kasus di luar persidangan di pengadilan. Proses itu akan tetap berjalan karena sudah menjadi prosedur hukum.

Baca: Pangdam XII Tanjungpura Lantik 337 Prajurit Baru

Baca: Riki Atlet Voli Pasir Kalbar Bidik PON Perdana

“Jadi kalau prosedurnya demikian, dipastikan itu akan dilalui. Soal berhasil atau tidak, itu tergantung kesepakatan kedua belah pihak,” ungkapnya.

Diakuinya, sudah dua upaya diversi belum berhasil. Menurutnya, niat diversi ini adalah semata-mata untuk memperhatikan kepentingan korban.

Sebab, kalau yang bersangkutan menjadi korban, diharapkan diversi ini bisa memulihkan rasa tertekan, trauma dan sebagainya.

Tentu, sambung Nahar, dengan diversi ini tidak hanya melibatkan korban, tetapi juga pelaku karena pelaku juga masih anak-anak.

Maka ini berlaku aturan lain lagi sehingga karena ini melibatkan anak-anak maka diversi ini harus melibatkan kedua belah pihak walaupun kedua pihak ini dilengkapi dengan semua instrumen yang berkaitan dengan  penyelesaian ini.

“Kumpul bersama, duduk bersama, semua memikirkan tentang masa depan anak, kemudian didorong untuk memulihkan kondisi anak dan kita berharap anak-anak cepat pulih dan kembali bersekolah serta beraktivitas sehari-hari,” pungkas Nahar

Penulis: Syahroni
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved