Solidaridad Gandeng Pemprov Kalbar Guna Atasi Perubahan Iklim
Program ini diharapkan juga dapat mendukung komitmen pemerintah nasional maupun subnasional terhadap penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).
lihat foto
Solidaridad Gandeng Pemprov Kalbar Guna Atasi Perubahan Iklim
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Mulai tahun 2019 hingga 2023, Solidaridad Indonesia akan menjalankan sebuah program baru, yakni National Initiative for Sustainable and Climate Smart Oil Palm Smallholders (NISCOPS) atau Inisiatif Pemerintah untuk Petani Sawit yang Berkelanjutan dan Ramah Iklim.
Program ini dijalankan pada 2 provinsi dan 10 Kabupaten yakni Kalimantan Barat dengan 7 kabupaten dan Kalimantan Timur dengan 3 kabupaten.
Baca: Hadiri Rakerda DWG, Aida Mochtar: Program Kampung KB untuk Kehidupan yang Berkualitas
Baca: Kejari Ketapang Benarkan Telah Terima Berkas Perkara dan Dua Tersangka Kasus Prostitusi Online
Program ini diinisiasi oleh Pemerintah Belanda dan Pemerintah Indonesia untuk menangkal citra negatif sawit Indonesia di mata Eropa.
Prinsip-prinsip mengenai peningkatan kesejahteraan petani mandiri sawit dan aspek keberlanjutan lingkungan dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman antara kedua negara.
Program ini diharapkan juga dapat mendukung komitmen pemerintah nasional maupun subnasional terhadap penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).
Lalu untuk pencapaian target-target pembangunan berkelanjutan (SDGs), tanpa deforestasi, dan perlindungan gambut serta mendorong strategi mitigasi (peningkatan cadangan karbon berbasis lahan), adaptasi (terhadap perubahan iklim), dan perbaikan perikehidupan (pendapatan & produktivitas) petani yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi pada umumnya dan kabupaten sasaran pada khususnya.
Dalam pembukaan kegiatan, Dr. Shatadru Chattopadhayay, Regional Director Solidaridad Asia menyatakan bahwa pihaknya memfokuskan diri pada petani mandiri karena mereka adalah bagian penting dalam pencapaian pertanian kelapa sawit berkelanjutan mulai tahun 2017.
Para petani ini berkontribusi 40.3% dari total perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Solidaridad menyatakan diri sebagai dokter untuk keberlanjutan, bukan polisi.
“Kami memfokuskan diri pada solusi, tidak hanya mencari-cari permasalahan yang terjadi. Untuk itu, kami meluncurkan kegiatan besar di Kalimantan Barat dan Timur. Target kami adalah 25 ribu keluarga petani di Kalimantan Barat, yang meliputi 250 ribu hektare area perkebunan dan pertanian dalam mengatasi perubahan iklim,” ujarnya.
Setelah kegiatan penandatanganan ini, kantor Solidaridad Pontianak akan diresmikan. Berlokasi di Jl Palapa, kantor ini akan menjadi pusat koordinasi untuk kegiatan di Kalimantan Barat.
Solidaridad tidak hanya akan menitikberatkan kegiatan pada aspek pertanian, namun juga akan membuka koneksi pasar untuk para petani mandiri.
Telah ada lima kesepakatan yang telah ditandatangani dengan lima kabupaten, dan diharapkan akan terus berlanjut dengan kabupaten-kabupaten lain di Kalimantan Barat.
Bupati Sintang Jarot Winarno mengemukakan menyelaraskan pembangunan dengan kebudayaan dan kearifan lokal bukanlah hal yang mudah.
“Sintang memiliki 1.2 juta hektare hutan, dan kami tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Kami sangat bangga bisa bekerjasama dengan Solidaridad yang telah banyak membantu kabupaten kami dan memberikan banyak manfaat,” ujarnya.
