Jelang Pemilu 2019, KPU Mempawah Gelar Bimtek Tungsura Pada PPS dan KPPS

 Jelang Pemilu 2019, KPU Mempawah Gelar Bimtek Tungsura Pada PPS dan KPPS

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mempawah terus berupaya meningkatkan kinerja menjelang pemilihan presiden dan anggota legislatif, 17 April 2019 mendatang.

Kali ini, KPU Kabupaten Mempawah menggelar Bimbingan Teknis Penghitungan Surat Suara (Bimtek Tungsura) kepada Panitia Pengutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) se-Kabupaten Mempawah.

Dimana sebelumnya KPU Kabupaten Mempawah juga telah menggelar Bimtek kepada Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK).

Untuk diketahui, Bimtek ini akan digelar setiap harinya secara bergantian per-Kecamatan, dan di pecah perdesa.

Baca: Bupati Ketapang Buka Sosialisasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019

Baca: Proses Distribusi Logistik ke Kecamatan Terjauh di Kabupaten Sintang

Baca: Pemkot Akan Tata Trotoar Jalan Untuk Memperindah Kota

Kali ini giliran PPS dan KPPS, di Kecamatan Mempawah Hilir, yang dilangsungkan di Satu Desa dan Dua kelurahan, yaitu Desa Kuala Secapah, Kelurahan Tanjung dan Kelurahan Tengah, Sabtu (6/4) lalu.

Komisioner Divisi Program dan data Penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mempawah, Mursalin mengatakan bahwa pihaknya akan terus memahamkan badan adhoc  PPS dan KPPS terkait proses pemungutan dan Perhitungan suara.

"Bimtek digelar hampir setiap hari dilaksanakan per-kecamatan yang dipecah lagi perdesa, seperti sekarang Bimbingan Teknis ke PPS dan KPPS di kecamatan Mempawah," ujar Mursalin, Minggu (7/4/2019).

Lebih lanjut, Ia menuturkan bahwa kegiatan bimtek dilakukan pada desa Kuala Secapah, Kelurahan Tanjung dan Kelurahan Tengah.

"Bimtek yang dibawah kendali divisi Program dan data ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada PPS dan KPPS menjelang persiapan pemilihan umum tahun 2019," ungkapnya.

Kemudian, Ia menerangkan bahwa dalam hal ini diharapkan PPS dan KPPS paham mengenai perhitungan suara.

"PPS dan KPPS harus paham penghitungan suara itu dilakukan secara berjenjang, mulai dari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten," jelasnya.

Dalam hal ini, Mursalin menekankan badan adhoc dan sekretariat dari tingkat Kecamatan sampai ketingkat desa harus belajar tentang proses penghitungan suara di Tempat Pengungutan Suara (TPS).

"PPK dan PPS harus belajar mulai sekarang tentang semua proses penghitungan suara di TPS," imbuhnya.

Tak hanya itu, Mursalin menegaskan kepada PPK dan PPS untuk bisa memahami semua proses penghitungan suara.

“Agar nantinya bisa mendampingi KPPS yang bertugas di seluruh TPS yang ada di diwilayahnya. Guna meminimalisir kesalahan dalam proses penghitungan suara," tutupnya.