Di ILC, Fadli Zon Tuding Kasus OTT Bukti Jokowi Gagal Ciptakan Pemerintahan yang Bersih dan Baik

Di ILC, Fadli Zon Tuding Kasus OTT Bukti Jokowi Gagal Ciptakan Pemerintahan yang Bersih dan Baik 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Fadli Zon memberikan apresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tetap menjalankan satu diantara upaya pemberantasan korupsi.

Ini dibuktikan dengan pengungkapan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso yang diduga mempersiapkan 400 ribu amplop yang berisi pecahan uang Rp 20 ribu dan Rp 50 ribu pada Kamis (28/3/2019) dini hari.

"Kita melihat ini satu hal yang memprihatinkan. Karena dalam satu bulan saja, ada terkait orang-orang yang saya kira langsung dengan dinamika politik belakangan ini. Satu ketum partai dan sekarang satu lagi dari parpol. Dua-duanya pendukung petahana 01 dan dekat dengan 01," ungkapnya saat jadi narasumber dalam program diskusi Indonesia Lawyers Club (ILC) TVOne bertema Kejutan OTT KPK: Ratusan Ribu Amplop Untuk Serangan Fajar?, Selasa (02/04/2019) malam.

Baca: Akbar Faizal Bongkar Nama Caleg Bagi-bagi Uang di ILC TVOne, Tuntut Miing Lakukan Hal Ini!

Baca: Sebut Korupsi Politik Persoalan Mendasar Di ILC, Fadli Zon Usul Parpol Dibiayai Swasta atau Negara

Baca: Kandaskan Kuncing, Stars Club Buka Peluang Juara

Kasus-kasus ini mengartikan bahwa orang-orang yang berada di lingkaran petahana mempunyai ruang begitu luas dan besar untuk melakukan korupsi.

Satu hal yang disoroti Fadli Zon adalah kemudahan akses kekuasaan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Selain OTT kepada Bowo Sidik Pangarso, publik juga mengetahui OTT juga dilakukan kepada direksi BUMN. 

Fadli Zon mengaku dapat cukup banyak laporan-laporan terkait adanya oknum-oknum BUMN yang ikut terlibat dalam upaya memenangkan pasangan calon tertentu.

"Dan juga ikut menggalang. Bahkan membuat kaos, atribut atau mungkin mengadakan berbagai bingkisan berisi sembako dan lain-lain. Ini kita mendapatkan informasi seperti ini," tuding Fadli Zon. 

Ini mengartikan bahwa pihak-pihak yang berada dalam pendukung petahana punya akses kepada semua fasilitas publik. Kondisi seperti itulah yang membuat terjadinya Abuse of Power atau tindakan penyalahgunaan wewenang. 

Baca: Jadwal Malaysia Open 2019 Babak 8 Besar, Jonatan Cristie (Jojo) VS Viktor Axelsen

Baca: 1 Juta Orang Akan Hadir Kampanye Akbar Prabowo-Sandi di GBK

Baca: Informa Pavilion Pontianak Hadirkan Promo All Day, Sale 50 Plus Berlaku Hingga 7 April

"Tentunya, menurut saya ini menimbulkan masalah besar di dalam politik kita," timpal Fadli Zon. 

Dari berbagai kejadian belakangan ini, Fadli Zon menyimpulkan bahwa Pemerintahan Joko Widodo gagal dalam menciptakan clean governance atau pemerintahan yang bersih.

"Gagal dalam menciptakan good governance, suatu pemerintahan yang baik," imbuhnya. 

Fadli Zon juga menilai Jokowi terlihat tidak punya tanggung jawab. Pasca kejadian, tidak ada komentar dari Jokowi. 

"Cuman mengatakan kita lihat proses hukum atau yang lain. Ini menunjukkan tidak ada leadership  termasuk dalam kasus di Kemenag yang jelas-jelas di bawah kendali langsung Presiden," tegas Fadli Zon.