Diskes Provinsi Kalbar Gelar Rakerkesda

Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar menggelar Rapat kerja kesehatan daerah (Rakerkesda) yang diikuti oleh seluruh perwakilan

Diskes Provinsi Kalbar Gelar Rakerkesda
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Anesh Viduka
Rapat kerja kesehatan daerah (Rakerkesda) provinsi Kalimantan Barat, di hotel Kapuas Palace, Pontianak, Rabu (27/3/2019). Rakerkesda ini mengangkat tema "Penguatan Peran dan Komitmen Provinsi, Kabupaten/kota Dalam Pelayanan Kesehatan Menuju Cakupan Kesehatan Semesta". Rakerkesda berlangsung sejak 27-29 Maret 2019. TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA 

Diskes Provinsi Kalbar Gelar Rakerkesda 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar menggelar Rapat kerja kesehatan daerah (Rakerkesda) yang diikuti oleh seluruh perwakilan dari dinas kesehatan di Kabupaten/Kota.

Agenda yang digelar di Hotel Kapuas Palace tersebut mengusung tema Penguatan peran dan komitmen Provinsi Kabupaten Kota dalam pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar Harry Agung Tjahyadi menuturkan agenda yang digelar setiap tahun tersebut merupakan wahana untuk membangun komitmen, kesepahaman dan peran dari pusat, provinsi dan Kabupaten/kota terhadap program prioritas yang ditetapkan oleh kementerian kesehatan.

"Didalam rakerkesda tahun ini ada dua hal yang akan dilakukan yakni membuat rencana aksi daerah," ujarnya.

Baca: Conor McGregor Putuskan Pensiun dari UFC, Begini Respons Rivalnya Khabib Nurmagomedov

Baca: BREAKING NEWS - Gempa Guncang Sintang, BMKG Imbau Masyarakat Tenang! Magnitudo 3,1 Kedalaman 5 KM

Baca: TERPOPULER - HASIL Akhir Kualifikasi AFC Cup U23, ILC TVOne, hingga Mesin ATM BRI Dibongkar

Dalam membuat rencana aksi daerah tersebut berisi peran Provinsi, Kabupaten/kota rumah sakit, puskesmas dan sarana pelayanan lainya tentang persoalan yang ada di Kalbar guna menetapkan posisi dan peran masing-masing.

Agung memaparkan pada tahun ini ada lima isu strategis yang akan dibahas di antaranya soal Kematian Ibu, dan Angka kematian neonatal, penurunan stunting, peningkatan mutu dan cakupan layanan dari imunisasi, eliminasi TBC, dan pengendalian penyakit tidak menular.

"Peningkatan status kesehatan masyarakat tidak hanya sebagai dampak dari tugas bidang kesehatan saja. Justru perlu dibangun komitmen dari pimpinan daerah dan sektor-sektor lain terkait," ujarnya.

Pada momen rakerkesda tahun ini, Agung menuturkan pihaknya mengundang seluruh pimpinan daerah di Kabupaten/Kota untuk menyepakati terhadap impletmentasi standar pelayanan minimal bidang kesehatan.

Berdasarkan PP nomor 2 tahun 2018 dan Permendagri nomor 118 terkait implementasi pelayanan minimal yakni Permenkes nomor 4 tahun 2019 terdapat 12 indikator syarat pelayanan minimal yang wajib dipenuhi karena merupakan hak dari masyarakat.

"Saya kira semua pimpinan daerah juga harus berkomitmen untuk mengimplementasikan 12 indikator tersebut," ujarnya.

Penulis: Hamdan Darsani
Editor: Maskartini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved