Potensi 17,5 Juta DPT Bertanggal Sama di Kalbar, Ini Kata JaDI Kalbar

Potensi 17,5 Juta DPT Bertanggal Sama di Kalbar, Ini Kata JaDI Kalbar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Presedium JaDI Kalbar Umi Rifdiawaty mengatakan prinsip pemutakhiran data pemilih itu akurat, mutakhir dan komprehensif.

Untuk itu data pemilih yang sudah ditetapkan oleh KPU harus memenuhi prinsip-prinsip tersebut.

Saat ini memang di beberapa tempat di temukan data pemilih yang patut diduga bermasalah, ada yang ditemukan oleh tim paslon bahkan kali ini di kalbar ditemukan oleh Bawaslu.

Baca: Zainab Beberkan Hasil Verfak dari Potensi 17,5 Juta DPT Bertanggal Lahir Sama

Baca: Edi Kamtono Sampaikan Pilihan PNS Kota Pontianak Akan Ditentukan di TPS

Baca: LINK LIVE STREAMING Kualifikasi Euro 2020 Inggris Vs Republik Ceko

Baca: Atbah: Menjelang Pemilu, Masih Ada Tantangan Yang Harus Dihadapi

Hal ini harus segera di verifikasi oleh KPU dan jajarannya mengingat jadwal hari pemungutan suara yang semakin dekat, jangan sampai hasil pemilu dirusak karena ada pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya tetapi terdaftar dan menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara.

Bagi kami mengingat pentingnya data pemilih ini dengan prinsip satu orang satu suara satu nilai, maka yang harus dilakukan oleh KPU dan jajarannya adalah dengan melakukan verifikasi faktual langsung terhadap data-data yang patut diduga bermasalah tersebut dengan metode sensus.

Metode sensus yaitu didatangi satu persatu sesuai data yang ada tersebut bukan dengan metode sampling karena ini menyangkut hak pilih dan syarat sah bagi perolehan suara peserta pemilu

KPU beserta jajarannya harus bekerja serius untuk membuat data pemilih pemilu menjadi bersih.

Selain itu apresiasi kami bagi Bawaslu provinsi beserta jajarannya yang sudah mendeteksi data pemilih yg patut diduga bermasalah.

Menurut kami seharusnya data data yang mencurigakan ini sudah diekspose dan disampaikan oleh KPU di masa awal penetapan DPT kepada publik agar tidak menimbulkan kegaduhan.

Tidak seperti sekarang karena data data ini malah ditemukan oleh tim paslon dan Bawaslu malah menimbulkan kesan yang bisa saja menjadi hal untuk dipolitisir oleh pihak-pihak tertentu.

Tapi apapun itu, KPU harus segera melakukan verifikasi terhadap data data tersebut dengan mendatangi secara langsung data-data tersebut agar menjadi jelas keadaan yang sebenarnya.