Pemilu 2019

Kampanye Rapat Umum Terbuka, Bawaslu Sebut Ada Sanksi Diskualifikasi

Ruhermansyah menegaskan agar para peserta pemilu dapat melakukan kampanye rapat umum terbuka sesuai dengan aturan

Kampanye Rapat Umum Terbuka, Bawaslu Sebut Ada Sanksi Diskualifikasi
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIDHO PANJI PRADANA
Ketua Bawaslu Kalbar, Ruhermansyah 

Kampanye Rapat Umum Terbuka, Bawaslu Sebut Ada Sanksi Diskualifikasi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua Bawaslu Kalbar, Ruhermansyah menegaskan agar para peserta pemilu dapat melakukan kampanye rapat umum terbuka sesuai dengan aturan yang ada, karena ada sanksi diskualifikasi bagi peserta pemilu yang tidak mengindahkan peringatan dari Bawaslu.

"Untuk pengawasannya tentu seperti biasa apa yang telah kami lakukan yaitu waskat, pengawasan melekat, artinya kami hadir dikegiatan tersebut memastikan penyelenggaran tersebut sesuai rule," katanya, Rabu (20/03/2019).

Selain itu Bawaslu, kata dia, juga akan mengawasi APK dalam kampanye rapat umun tersebut, termasuk konten dan isi dari kampanye agar tidak ada black campaign.

Baca: Mahasiswa IKIP PGRI Pontianak Resmi Wakili Kalbar Peserta Asean Global Youth Learning Exposure 2019

Baca: Sutarmidji Sambut Baik Usulan Bupati Kubu Raya Untuk Peningkatan Status Beberapa Ruas Jalan

Baca: Besok Kapuas Hulu Diperkirakan Hujan

Selain itu, juga akan mengawasi sekaligus menganalisa material dalam kampanye rapat umum terbuka yang harus dilaporkan dalam dana kampanye.

Peserta pemilu, kata dia, juga harus melampirkan STTP dan ijin pada tempat digelarnya acara.

Bawaslu, lannjutnya, juga akan mendokumentasikan terkait hasil pengawasan dan bentuk lainnya seperti visual maupun audio visual.

Kampanye rapat umum terbuka, menurut Ruhermansyah dilaksanakan pada pukul 09.00-18.00 WIB.

"Apabila melebihi waktu yang ditentukan, tentu ini namanya tidak sesuai jadwal, tidak sesuai waktu, jika ada yang harusnya berkampanye di zona A, namun berkampanye di zona B, tentu itu pelanggaran, kampanye tidak sesuai jadwal," tututnya.

"Sanksinya jika secara administratif adalah teguran, kemudian sanksi peringatan keras tentu yang terakhir selanjutnya sanksi untuk tidak dapat melaksanakan kegiatan kampanye, dan para calon dapat didiskualifikasi apabila memang sudah diingatkan, dikasi sanksi berulang-ulang kali masih melanggar, itu sanksi terberat dapat kami diskualifikasi," pungkasnya. (dho).

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved