Buka Borneo Forum ke 3, Sutarmidji Minta Perusahaan Sawit Berikan Kesejahteraan Pada Masyarakat

Buka Borneo Forum ke 3, Sutarmidji Minta Perusahaan Sawit Berikan Kesejahteraan Pada Masyarakat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji didaulat membuka acara Borneo Forum ke 3 yang diselenggarakan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalbar yang juga di hadiri oleh para perusahaan yang beroperasi di sejumlah daerah di Indonesia.

Agenda kegiatan yang digelar di Hotel Ibis, Pontianak itu merupakan pertemuan para stakeholder dan perusahaan perkelapasawitan di pulau Kalimantan dan forum diskusi dalam mengurai isu startegis kelapa sawit di Kalimantan.

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditi ekspor andalan dari sub sektor perkebunan yang telah berkontribusi secara signifikan terhadap penerima devisa Negara khususnya dari sektor non migas.

Baca: Belum Pastikan Gelar Rapat Umum, Suriansyah Beberkan Potensi Sandi Uno Kembali ke Kalbar

Baca: Sejumlah Agenda Bupati Kapuas Hulu Besok Kamis (21/3/2019)

Baca: Suriansyah: Survei Internal Elektabilitas Pak Prabowo Lebih Tinggi

Pada momen tersebut Sutarmidji menyampaikan sejumlah persoalan atas operasional perkebunan sawit di wilayah Kalimantan Barat, salah satunya soal kampanye negatif dari aktivitas perkebunan sawit.

Menurutnya perkebunan sawit akan sukses jika masyarakat yang berada didekat operasional perkebunan sawit juga sukses dan baik.

"Minimal infrastrukturnya baik, tapi kalau sebaliknya maka akan banyak pihak yang mengadvokasi dan memprovokasi Masyarat untuk melawan perusahan sawit," ujarnya Rabu (20/3/2019)

Ia memaparkan ada banyak kategori desa tertinggal dan disitu ada perkebunan sawitnya. Kedepan, desa tersebut minimal dapat meningkatkan kategori desa tersebut dari desa tertinggal minimal berubah menjadi desa maju.

"Tidak pula kita minta 50 indikator desa mandiri itu di siapkan oleh perusahaan. Paling tidak ada sinergi dengan pemerintah daerah, desa dan Provinsi untuk menyelesaikan itu," ujarnya.

Midji menilai peran asosiasi perkebunan sawit yang cendrung masih lemah. Pihak asosiasi harus berbenah untuk ikut bersinergi terkait mewujudkan pemenuhan kebutuhan masyarakat sekitar terkait dengan program csr perusahaan.

Provinsi Kalbar yang merupakan penghasil kedua Crude Palm Oil (CPO) atau minyak kelapa sawit terbesar di Indonesia, namun tidak ada sedikit pun hasil dari CPO tersebut masuk ke dalam distribusi APBD Kalbar.

Ini dibuktikan dari banyaknya desa-desa yang masih tertinggal di Provinsi Kalbar dimana sebagiannya dikelilingi perkebunan kelapa sawit.

"Kalbar itu penghasil CPO kedua terbesar di Indonesia, tapi 2031 desa, desa mandiri cuma satu yang terletak di desa sutra kabupaten kayong utara dan tidak ada perusahaan sawit mereka bisa menjadi desa mandiri, 53 desa maju tidak ada sawit, Sedangkan desa sisanya menjadi desa tertinggal mirisnya disitu ada perkebunan kelapa sawit. itu masalah. Peran perusahaan perkebunan kelapa sawit kemana," ujarnya.

Baca: Penyidik Gakkum Tengah Dalami Tujuan 4 WNA Polandia yang Diamankan di Bukit Kelam

Baca: KPU Gelar Pleno Terbuka Penetapan DPTb-2 Pemilu 2019

Baca: Keluar Asap Hitam, Tower Indosat di Perbatasan Kapuas Hulu Terbakar

Midji menyampaikan pemerintah Provinsi Kalbar setiap tahunnya mengeluarkan ratusan miliar untuk memperbaiki infrastuktur di daerah yang mana kerusakan infrastruktur ditimbulkan oleh kendaraan pengangkut kelapa sawit sehingga masyarakat kesusahan dalam infrastruktur menuju kota kabupaten atau kota kecamatan guna mobilitas mereka.

"Berapa ratus miliar setiap tahun kita keluarkan untuk perbaikan jalan, yang merusaknya kendaraan pengangkut kelapa sawit masyarakat setempat dibuat susah," ujarnya.

"Ini masalah yang harus diselesaikan oleh pengusaha kelapa sawit kalo ingin semuanya berkelanjutan," ujarnya.