OJK Sebut Ada 3 Bank Pengkreditan Rakyat Yang Belum Terdata

Moch Riezky F Purnomo mengatakan setidaknya ada tiga Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) yang belum terdata memiliki modal inti

OJK Sebut Ada 3 Bank Pengkreditan Rakyat Yang Belum Terdata
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Barat, Moch Riezky F Purnomo 

OJK Sebut Ada 3 Bank Pengkreditan Rakyat Yang Belum Terdata

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Barat, Moch Riezky F Purnomo mengatakan setidaknya ada tiga Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) yang belum terdata memiliki modal inti mencapai Rp 3 miliar, Selasa (19/3/2019).

Ia mengatakan, hal ini dikarenakan BPR masih banyak mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban tersebut.

"Padahal tenggang waktu yang diberikan OJK kepada BPR sampai akhir tahun nanti, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, yang menuntut BPR memenuhi persyaratan yang tercantum dalam regulasi tersebut," ujar Riezky.

Selain itu, Riezky juga menyebutkan dari tiga BPR itu, satu di antaranya tercatat masih mengalami Non Performing Loan (NPL) atau kemacetan nilai kredit yang terbilang cukup besar.

Baca: VIDEO: Gubernur Kalbar Buka Musrenbang Kota Singkawang

Baca: Polisi Ungkap Dugaan Sementara Penyebab Kematian Korban

Baca: Kadin Sanggau Sambut Baik Sanggau Suplai Jagung Hibrida Ke Singkawang

"Ada dua BPR lainnya bermasalah pada pemegang saham," sebutnya.

Lanjutnya, satu di antara tiga BPR yang tidak ia disebutkan nama BPR itu, saat ini baru satu BPR yang modal setornya sudah masuk dalam proses persetujuan. Yang artinya ketika modal setor BPR ini disetujui maka tersisa dua lagi yang belum menyetorkan modalnya.

Riezky mengatakan, jika mengacu pada aturan OJK Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang disebutkankannya, sudah jelas tertera setiap BPR wajib memenuhi modal inti sebesar Rp3 miliar.

"Dari waktu ke waktu modal inti minimum ini juga akan mengalami kenaikan terus menerus. Bahkan di tahun 2024 nanti pemenuhan modal inti oleh BPR semakin meningkat menjadi Rp 6miliar. Penguatan modal BPR ini dilakukan karena nilai uang semakin ke sini kan semakin kecil," paparnya.

Dengan begitu juga, secara otomatis akan memberikan ruang kepada BPR untuk menyalurkan kredit lebih leluasa kepada nasabahnya.

Sejauh ini, dikatakan Riezky, OJK terus-menerus mensupport BPR yang hingga hari ini belum mampu mencapai modal inti, agar segera memenuhi regulasi yang telah di atur tersebut.

"Kalau tidak juga terpenuhi, tentu akan ada sanksi administrasinya, yang ditanggung nantinya," pungkas Riezky. 

Penulis: Maudy Asri Gita Utami
Editor: madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved