Penangkapan Ketum PPP, Dinilai PSI Kalbar Bukti Jokowi Tak Tebang Pilih

Wakil Ketua PSI Kalbar, Moch Sab'in menilai dengan di OTTnya Ketum PPP menunjukan pemerintahan Jokowi tidak tebang pilih

Penangkapan Ketum PPP, Dinilai PSI Kalbar Bukti Jokowi Tak Tebang Pilih
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ RIDHO PANJI PRADANA
Wakil Ketua PSI Kalbar, Moch Sabi'in 

Penangkapan Ketum PPP, Dinilai PSI Kalbar Bukti Jokowi Tak Tebang Pilih

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wakil Ketua PSI Kalbar, Moch Sab'in menilai dengan di OTTnya Ketum PPP menunjukan pemerintahan Jokowi tidak tebang pilih dalam penindakan walau koalisi sekalipun.

"Tentunya kita melihat ini bagian dari pada komitmen pemberantasan korupsi yang dilakukan Presiden Jokowi, bahwa hari ini proses yang memang dilakukan untuk memberantas korupsi Presiden Jokowi bisa menepis tidak pada untuk tebang pilih pada kasus-kasus korupsi dan lain sebagainya, ini harus kita apresiasi secara posiif bahwa Presiden Jokowi memang berkomitmen cukup besar sekali kepada pemberantasan korupsi dan itu terbukti dengan ketika didapatkan OTT dilakukan KPK terhadap Ketum PPP, Bang Romi sendiri, bagian dari komitmen Presiden Jokowi," ungkapnya, Sabtu (16/03/2019).

Baca: Lagi, Dua Hotel Kapuas Group Beralih ke Layanan Premiun dari PLN

Baca: SBY Buka Suara Dengan Tudingan Agum Gumelar

Baca: BMKG Prediksi Hujan Petir Landa Kayong Utara

Walaupun begitu, Wakil Ketua TKD Jokowi-KH Ma'ruf Amin di Kalbar ini menerangkan dalam kasus menimpa Romi mesti mengedepankan asas praduga tak bersalah.

"Tentunya kita pun harus tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sebagai haknya Bang Romi sampai ada keterangan secara resmi oleh pihak KPK berkenaan dengan statusnya Bang Romi," katanya.

"Kita tentunya sudah mengingatkan terakhir PSI melalui pidato Ketum PSI, di Sumatra Utara kemarin, PSI tetap komit untuk mengawal segala macam keputusan yang diambil oleh Presiden Jokowi termasuk juga konsentrasi untuk melakukan pemberantasan korupsi, kita PSI akan bersama-sama dengan Presiden Jokowi untuk hal itu," timpal Sab'in.

Ia pun berharap, dengan kasus-kasus seperti ini dapay menjadi pendidikan politik yang rill dilapangan agar jangan sampai masyarakat di 17 April nanti salah dalam memilih wakil mereka baik yang terindikasi korupsi, narkoba dan lain sebagainya termasuk kejahatan kriminal yang lain.

"Kita berharap ini bagian daripada pendidikan politik, masyarakat kita mampu untuk mencerna, mampu untuk melihat situasi yang rill saat ini bahwa berikanlah pilihan kepada calon pemimpin yang kita anggap bersih, mampu untuk berkomitmen, hadir ditengah masyarakat, menjadi representasi perwakilan dari masyarakat dan mampu untuk memberikan hal terbaik kedepan bagi masyarakat," pungkasnya.

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved