Prosedur Pembatalan Perkawinan, Ini Penjelasan Disdukcapil

Dianggap batal, biasanya dikarenakan adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Prosedur Pembatalan Perkawinan, Ini Penjelasan Disdukcapil
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ANESH VIDUKA
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Pontianak, Drs.Suparma,M.Si. 

Prosedur Pembatalan Perkawinan, Ini Penjelasan Disdukcapil

TRIBUNPONTIANAK,PONTIANAK-Bun, kalau mau mengajukan pembatalan status  perkawinan, persyaratan dan surat-surat yang harus dipenuhi apa saja? Mohon info terima kasih sebelumnya. 
08962835xxxx

Terima kasih juga atas pertanyaanya.

Perlu disampaikan bahwa, pembatalan perkawinan adalah batalnya hubungan suami istri yang sesudah dilangsungkan melalui pernikahan atau perkawinan secara hukum agama dan tercatat secara hukum Negara.

Dianggap batal, biasanya  dikarenakan adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Baca: PPATK-Bea Cukai Sosialiasi Tindak Pencucian Uang dan Pengawasan Terhadap UU TPPU

Baca: Ketum PPP Romahurmuziy Terjaring OTT, Berikut Daftar Nama Orang yang Dibawa KPK ke Jakarta

Adapun pembatalan perkawinan (non muslim) wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD instansi pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta Perkawinan.

Berdasarkan laporan dimaksud, Pejabat Pencatat Sipil mengeluarkan Surat Keterangan pembatalan Akta dan membuat catatan pinggir pembatalan Akta

Untuk persyaratannya, antara lain:

KK dan KTP suami istri

Putusan Pengadilan  tentang  Pembatalan Perkawinan 

Untuk biaya pelaporan 0 sampai dengan 90 hari sejak tanggal di putuskan pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Negeri tidak dipungut biaya alias gratis.

Namun,  pelaporan lebih dari 90 hari setelah di putuskan pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Negeri di kenakan sanksi keterlambatan sebesar Rp. 100 ribu berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2012.

Suparma 
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan dan Catatan Sipil Kota Pontianak
 

Penulis: Bella
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved