Pileg 2019

JaDI Dorong Bawaslu Berikan Sanksi Sosial Pada Peserta Pemilu Pasang APK Tak Sesuai Aturan

Lebih lanjut, sanksi sosial tersebut tentu akan berdampak juga sedikit banyak pada pemilihan oleh masyarakat.

JaDI Dorong Bawaslu Berikan Sanksi Sosial Pada Peserta Pemilu Pasang APK Tak Sesuai Aturan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIDHO PANJI PRADANA
Komisioner KPU Kalbar, Misrawi 

JaDI Dorong Bawaslu Berikan Sanksi Sosial Pada Peserta Pemilu Pasang APK Tak Sesuai Aturan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Presedium JaDI Kalbar, Misrawi mendorong agar Bawaslu memberikan sanksi sosial pada peserta pemilu yang memasang APK tidak sesuai ketentuan yang diantaranya dengan mengumumkan para pelanggar.

Sebelumnya, diungkapkan Mantan Komisioner KPU Kalbar ini, metode kampanye satu diantaranya ialah pemasangan APK, tujuan dari pemasangan tersebut ialah untuk memperkenalkan diri pada peserta pemilu baik parpol, paslon capres-cawapres maupun perseorangan.

Tapi yang memang perlu diperhatikan dalam pemasangan APK, kata dia, mesti mengikuti aturan UU yang mengatur yakni UU nomor 7 tahun 2017 maupun PKPU yang mengatur terkait kegiatan kampanye.

Baca: Masih Berpotensi Hujan Rendah, BMKG: Waspada Munculnya Genangan Air

Baca: Bahasan: Anggaran untuk KPA di Pontianak di Atas Rp 400 Juta

"UU nomor 7 tahun 2017 disebutkan mesti memperhatikan, etika, estetika, keindahan daerah setempat, namun persoalannya sekarang pemasangan APK sepertinya agak semeraut, dengan memasang diatas parit, dipohon, dan tiang listrik atau memasang dengan tidak beraturan," ujarnya, Rabu (13/03/2019).

"Masih kita lihat, adanya pemasangan APK terutama yang saya soroti oleh tim Capres-Cawapres disekitaran tempat pendidikan, hingga fasilitas umum seperti jembatan tol," timpal Misrawi.

Menurutnya, pemasangan APK mesti dipasang ditempat-tempat yang sudah di SK-kan KPU, baik KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten Kota. Kalau dipasang diluar ketentuan diatur KPU, tentu melanggar aturan.

"Pemasangan APK yang memang bukan tempat ditentukan KPU sudah berlangsung lama, pertanyannya, apakah Bawaslu sudah menegur, atau menyurati, mengingatkan tim kampanye agar tidak dipasang ditempat yang dilarang, selama inikan kita tidak tahu, menurut saya Bawaslu mesti menyampaikan ke Publik yang telah dilakukan terkait pemasangan APK oleh peserta pemilu yang melanggar ketentuan agar publik tahu dan ada sanksi sosial," harapnya.

Lebih lanjut, sanksi sosial tersebut tentu akan berdampak juga sedikit banyak pada pemilihan oleh masyarakat.

"Masyarakat akan berfikir, ini belum jadi saja sudah melanggar aturan, dan akan berdampak besar pada masyarakat. Jangan takut-takut menurut saya, jika memang salah dan telah sesuai ketentuan ya mesti ditertibkan," tukasnya.

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved