HMI Sesalkan Bawaslu yang Dinilai Tak Tegas dalam Penertiban APK

APK peserta pemilu capres dan wapres yang dipasang di area kampus IAIN Pontianak belum ditertibkan.

HMI Sesalkan Bawaslu yang Dinilai Tak Tegas dalam Penertiban APK
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ISTIMEWA
Fiqri Haqil Nur, 

HMI Sesalkan Bawaslu yang Dinilai Tak Tegas dalam Penertiban APK

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kalbar  menilai bahwa kinerja Bawaslu dalam mengawasi Alat Peraga kampanye di wilayah Kota Pontianak kurang tegas.

Pasalnya, masih banyak APK peserta pemilu yang belum dapat ditertibkan.

"APK peserta pemilu capres dan wapres yang dipasang di area kampus IAIN Pontianak belum ditertibkan. sangat disayangkan hal terebut terjadi, padahal menurut Undang-undang Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sudah jelas diatur lokasi pemasangan yang dilarang yaitu tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik Pemerintah dan lembaga pendidikan," kata Ketua Badko HMI Kalbar, Fiqri H Nur, Rabu (13/03/2019).

Mengacu dari aturan ini, kata dia, dengan melihat pemasangan yang dilakukan sudah tentu APK tersebut sudah masuk area kampus meskipun posisi di Garis Sempadan Jalan (GSJ) kampus IAIN.

"Menurut kami APK tersebut tidak pantas berada disitu karena hanya 1 meter berada dekat pagar kampus IAIN, ini artinya sudah masuk area kampus IAIN, walaupun sekarang kondisinya mungkin sudah dicopot oleh Bawaslu Kota namun menurut kami penanganannya cenderung masih lambat," jelasnya.

Baca: Perangkat Desa Tanjung Bunga Bersama Personel Satgas TMMD Bersihkan Halaman Kantor Desa

Baca: Berjumpa Bintang Timur Dibabak Final, Pelatih Porti Optimistis Menang

"Tidak hanya itu diberbagai titik juga banyak APK yang masih dipasang tidak sesuai dengan tempat yang telah ditentukan. Seharusnya Bawaslu Kota Pontianak dapat merilis Rambu Pemasangan APK di Kota Pontianak agar masyarakat juga dapat mengawasi proses berjalannya demokrasi ini," tambah.

Menurutnya, kasus pemasangan APK tersebut menjadi fenomena bersama bahwa kinerja Bawaslu kurang tegas dalam mematuhi serta menjalankan amanah sebagai pengawas pemilu.

"Memang jika dilihat dari proses demokrasi di Kota Pontianak khususnya sangat perlu tindakan tegas dalam pengawasan, faktor tipikal masyarakat Kota yang sangat beragam ini seharusnya ada perlakuan khusus dalam penyelenggaraan pemilu khususnya disektor pengawasan artinya butuh banyak mata sehingga Bawaslu Kota Pontianak harus banyak melakukan Koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka melakukan ketegasan dalam pengawasan," pungkasnya.

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved