Jajaran Kemenkeu Kalbar Dukung Program Gubernur Sutarmidji

Jajaran Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Barat menggelar pertemuan dengan Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji

Jajaran Kemenkeu Kalbar Dukung Program Gubernur Sutarmidji
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ISTIMEWA
FOTO BERSAMA - Perwakilan jajaran Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Barat berfoto bersama Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji di Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (12/03/2019). 

Citizen Reporter 

Bambang Sri Prastyono
Kabid Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Kalbar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, TRIBUN - Jajaran Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Barat menggelar pertemuan dengan Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji di Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (12/03/2019).

Dalam kesempatan tersebut hadir Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Provinsi Kalbar, Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan ( DJPb) Provinsi Kalbar, Kepala Bagian Umum Ditjen Pajak (DJP) Provinsi Kalbar, Kepala Bagian Umum Ditjen Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) Provinsi Kalbar dan Plt Kepala Balai Diklat Keuangan Pontianak.

Baca: Kanwil DJPb Kalbar Gelar Tasyakuran Puncak Peringatan Hari Bakti Perbendaharaan 2019

Baca: BOM Sibolga, Densus 88 sedang Negosiasi Agar Diduga Istri dan Anak Teroris Menyerahkan Diri

Tujuan kunjungan diantaranya untuk menjalin silahturahmi dan terutama adalah menjalin sinergi dalam rangka upaya bersama dalam membangun Bumi Khatulistiwa melalui efektivitas pelaksanaan masing-masing tupoksi jajaran Kemenkeu.

Pada kesempatan itu, Kakanwil DJPb Edward Nainggolan menyampaikan rencana pelaksanaan Rakor Dana Desa, DAK Fisik dan Tugas Pembantuan yang akan dihadiri oleh seluruh bupati dan walikota pada 21 Maret 2019. Seluruh jajaran Kemenkeu Provinsi Kalbar akan hadir memberikan materi.

Dalam acara nantinya, Edward berharap terjalin sinergi antara seluruh bupati/walikota dengan jajaran Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Barat dalam membangun Bumi Khatulistiwa.

Gubernur Kalbar Sutarmidji mendukung dan menyambut baik pelaksanaan Rakor Dana Desa, DAK Fisik dan Tugas Pembantuan. Sutarmidji menekankan perlunya perubahan pola pikir masyarakat dan aparatur desa dalam menyikapi pelaksanaan program dana desa.

Gubernur berharap, dana desa berdampak bagi kemakmuran masyarakat desa, di antaranya pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan dan pengembangan BUMDes yang dapat menunjang pertumbuhan perekonomian desa.

Edward Nainggolan juga melaporkan tentang perkembangan kinerja dan upaya yang telah dilakukan jajaran Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Barat dalam penyaluran dana APBN, Dana Desa dan DAK Fisik.

Dalam kesempatan itu, Kakanwil DJKN Provinsi Kalbar Edih Mulyadi juga menyampaikan kesiapannya bekerja sama dengan Pemprov Kalimantan Barat dalam menjalankan program-program pemerintah. Edih juga menyampikan pentingnya pencatatan dan pemanfaatan aset yang berasal dari tugas pembantuan oleh pemerintah daerah.

Berkaitan dengan masalah perpajakan Sutarmidji menyoroti penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) luar wilayah Provinsi Kalbar, khususnya para wajib pajak besar hal ini dikarenakan pada saat pelaksanaan bagi hasil pajak maka yang akan menikmati hasilnya adalah provinsi dimana NPWP tersebut terdaftar.

Kondisi ini sangat merugikan karena yang menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana penunjang kegiatan usaha perusahaan tersebut adalah Provinsi Kalimantan Barat.

Disinggung juga pentingnya penyesuaian tarif Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) sebagai dasar penetapan harga jual beli property sehingga nilai perolehan BPHTB dan PPh atas jual beli rumah bisa mendekati nilai kewajaran.

Kepada jajaran Kanwil Ditjen Bea dan Cukai, Gubernur Kalbar juga menyampaikan pentingnya untuk segera memanfaatkan peralatan yang sudah terpasang pada fasilitas Dry Port Entikong sehingga bermanfaat bagi pengembangan perekonomian kawasan perbatasan. (*)

Editor: Iin Sholihin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved