Begini Jika Perusahaan Telat Bayar Iuran BPJS Karyawannya

Terima Kasih atas pertanyaan yang disampaikan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 39

Begini Jika Perusahaan Telat Bayar Iuran BPJS Karyawannya
KOLASETRIBUNPONTIANAK.CO.ID
Peserta BPJS Kesehatan Wajib Tahu! Tak Lagi Digratiskan 100 Persen Biaya Dirawat atau Berobat 

Begini Jika Perusahaan Telat Bayar Iuran BPJS Karyawannya

TRIBUNPONTIANAK, PONTIANAK - Bun, bagaimana jika perusahaan telat membayar iuran BPJS Kesehatan para karyawannya? Apakah ada kebijakan khusus atau bisa dilaporkan? Karena hal itu dapat mempersulit karyawan saat akan berobat. Terima kasih.

08968283xxxx

Terima Kasih atas pertanyaan yang disampaikan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 39 disebutkan Pemberi Kerja dalam hal ini Pemilik Perusahaan wajib memungut Iuran dari Pekerjanya, membayar iuran yang menjadi tanggung jawabnya, dan menyetor iuran tersebut kepada BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 setiap bulan.

Baca: Warga Ambalau Terseret Arus Sungai Jabai Akhirnya Ditemukan Tak Bernyawa

Baca: Terkait Urusan Kecelakaan, Berikut Alamat Kantor Jasa Raharja Kalimantan Barat

Baca: Relawan Demokrasi Ajak Milenial Sukseskan Pemilu

Dalam hal jika tanggal 10 jatuh pada hari libur maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

Jika pemberi kerja tidak membayar iuran sampai dengan akhir bulan berjalan maka penjaminan peserta diberhentikan sementara sejak tanggal 1 bulan berikutnya.

Dalam hal pemberi kerja belum melunasi tunggakan iuran kepada BPJS Kesehatan, Pemberi Kerja wajib bertanggung jawab pada saat Pekerjanya membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai dengan manfaat yang diberikan.

Pemberhentian sementara penjaminan peserta karena iuran tertunggak akan berakhir dan status kepesertaan aktif kembali apabila telah dilakukan pembayaran iuran paling banyak untuk waktu 24 bulan.

Dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan aktif kembali, peserta wajib membayar denda kepada BPJS Kesehatan untuk setiap pelayanan kesehatan rawat inap tingkat lanjutan yang diperolehnya.

Dalam hal peserta dari segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) maka denda ditanggung oleh Pemberi Kerja.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga dapat menjawab pertanyaan dari peserta, apabila peserta memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Petugas Pemberian Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) di setiap Rumah Sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan di nomor 085654231545 (Tri Puji Astuti)/ 085822580515 (Rizki Marta) atau Kantor BPJS Kesehatan terdekat.

Dwi Restianti
Kabid SDM UKP BPJS Kesehatan Kota Pontianak

Penulis: Bella
Editor: madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved