Liputan Khusus

Waduh, Seribuan Kendaraan Dinas di Kalbar Belum Bayar Pajak

Menjadi sebuah kewajiban moral bagi pemerintah untuk menjadi contoh bagi masyarakat dalam aspek ketaatan terhadap pembayaran pajak

Waduh, Seribuan Kendaraan Dinas di Kalbar Belum Bayar Pajak
TRIBUNPONTIANAK/ISHAK
Kepala UPTD Kalbar Wilayah 1, Markus Dalon, saat dijumpai di ruang kerjanya beberapa waktu lalu. 

Waduh, Seribuan Kendaraan Dinas di Kalbar Belum Bayar Pajak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ada sekitar 130 ribuan kendaraan yang tercatat tertunggak pembayaran pajaknya di Kalbar. Mirisnya, ada ribuan dari total kendaraan dengan pajak kendaraan tertunggak itu adalah milik pemerintah sendiri.

"Yang tidak kalah penting memang adalah pemerintah. Ada beberapa kendaraan dinas yang sampai saat ini pajaknya masih tertunggak," ungkap Kepala UPTD Dispenda Provinsi Kalbar Wilayah I, Selasa (12/02/2019).

Ia memaklumi bahwa memang mungkin ada beberapa kendala yang dihadapi pihak instansi terkait selaku pengelola kendaraan dinas yang tak bayar pajak ini. Namun, kelalaian dari pengelola adalah muaranya.

"Memang mungkin ada beberapa kendala utama kendaraan dinas tak bayar pajak. Tapi untuk kendaraan dinas ini (faktor penyebabnya) memang faktor kelalaian pengelola," lanjutnya.

Baca: Isu Daun Kratom Akan Dilarang, Warga Kapuas Hulu Kuatir

Baca: 130 Ribuan Kendaraan di Kalbar Tak Dibayarkan Pajaknya, Kas Daerah Berpotensi Rugi Rp 142 Miliar

Fakta inipun menurutnya menjadi satu hal cukup disayangkan. Meskipun juga memaklumi faktor kelalaian yang menjadi alasan terlambatnya pembayaran pajak kendaraan dinas tersebut

"Padahal secara tegas memang diingatkan di Pemerintahan pajak itu dibayar, sehingga mereka bisa menganggarkan dalam pembiayaan di unit-unit instansi masing-masing. Hanya saja mungkin agak terlambat menganggarkannya," katanya lagi.

Lebih lanjut ia memaparkan, kondisi ini memang menjadi perhatian pihaknya. Apalagi, pihaknya memperkirakan jumlah kendaraan dinas dengan pajak tertunggak ini mencapai lebih dari seribuan unit, baik roda dua maupun roda empat ke atas.

Jika dibandingkan dengan jumlah total kendaraan tertunggak pajak yang mencapai 130 ribuan unit, jumlah 1.300 an kendaraan dinas yang tidak bayar pajak memang secara persentase tidak terlalu besar. Namun, jika dilihat secara jumlah dan angka potensi pendapatan daerah yang 'hilang', bisa dibilang cukup besar.

Baca: Beredar Video Lama Setahun Lalu, Reino Barack Ungkapkan Hal Yang Tak Disukainya Dari Luna Maya

Baca: Kalbar 24 Jam - Longsor Melawi, Oknum Dokter di Singkawang Nyabu, Hingga IRT Bandar Togel Diringkus

Hal lain yang menjadi persoalan adalah kewajiban pemerintah sebagai pengayom bagi masyarakat. Menjadi sebuah kewajiban moral bagi pemerintah untuk menjadi contoh bagi masyarakat dalam aspek ketaatan terhadap pembayaran pajak.

Berbagai upaya untuk memecahkan situasi inipun menurutnya sudah ada dalam rencana pihaknya. Harapannya, hal itu bisa meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor yang menjadi satu dari keran utama penerimaan daerah.

Dengan demikian, juga akan meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap pembayaran pajak. Baik di lingkungan pemerintah sendiri, dan juga masyarakat secara umum.

"Tingkat kepatuhan pajak kendaraan bermotor ini memang kami lihat dari sisi nilai tunggakan. Jadi penunggak-penunggak kendaraan dinas akan kami cek kembali ke kantor-kantor. Dan kami minta untuk menjadi contoh yang baik bagi masyarakat," pungkasnya. (hak)

Penulis: Ishak
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved