Liputan Khusus

Kendaraan di Industri Banyak Nunggak Pajak, Pemerintah Bakal Kejar

Kondisi seperti ini, menurutnya, kerap ditemukan pada beberapa perusahaan ekploitasi. Baik pertambangan, maupun perkebunan yang beroperasi di remote a

Kendaraan di Industri Banyak Nunggak Pajak, Pemerintah Bakal Kejar
TRIBUNPONTIANAK/ISHAK
Kepala UPTD Kalbar Wilayah 1, Markus Dalon, saat dijumpai di ruang kerjanya beberapa waktu lalu. 

Kendaraan di Industri Banyak Nunggak Pajak, Pemerintah Bakal Kejar 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kendaraan milik badan usaha swasta di Kalbar punya kontribusi terhadap tingginya jumlah tunggakan kendaraan bermotor di Kalbar. Dari 130 ribuan kendaraan yang 'tak bayar pajak', keberadaan yang dioperasikan badan usaha swasta punya porsi yang cukup besar.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Kepala UPTD Dispenda Provinsi Kalbar Wilayah I, Selasa (12/02/2019).

Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa tingginya angka tunggakan pajak kendaraan bermotor milik usaha swasta ini disebabkan banyak faktor. Tapi satu di antaranya adalah misspersepsi bahwa kendaraan yang dioperasikan swasta di lahan perusahaan tak punya kewajiban pajak.

"Ada sebuah anggapan bahwa kendaraan yang masuk, beroperasi (di industri) yang tidak menggunakan jalan umum tidak perlu membayar pajak. Dan itu kami temukan," ungkapnya.

Baca: 130 Ribuan Kendaraan di Kalbar Tak Dibayarkan Pajaknya, Kas Daerah Berpotensi Rugi Rp 142 Miliar

Baca: Waduh, Seribuan Kendaraan Dinas di Kalbar Belum Bayar Pajak

Kondisi seperti ini, menurutnya, kerap ditemukan pada beberapa perusahaan ekploitasi. Baik pertambangan, maupun perkebunan yang beroperasi di remote area dan relatif jauh dari jalan umum.

Iapun lantas menyayangkan adanya persepsi tak tepat seperti itu. Padahal, katanya, pajak kendaraan bermotor tetap harus dibayarkan berdasarkan kepemilikan dan bukan digunakan di medan jalan apa.

"Pajak kendaraan bermotor itu dikenakan bukan karena dia beroperasi di jalan raya, tapi karena kepemilikan. Jadi barang siapa yang memiliki kendaraan bermotor, maka itu menjadi wajib untuk membayar," lanjutnya.

Hal inipun menjadi perhatian serius bagi pihaknya. Ia dan jajarannya menurutnya tengah berupaya mengejar tunggakan pajak dari kendaraan 'badan usaha swasta' ini.

Baca: RAMALAN ZODIAK Sabtu (2/3), Hidup Harus Berubah Capricorn! Leo Diam-diam Menantikan Hari Ini. . .

Baca: Kalbar 24 Jam - Longsor Melawi, Oknum Dokter di Singkawang Nyabu, Hingga IRT Bandar Togel Diringkus

Apalagi langkah ini sebenarnya juga sudah pernah dilaksanakan pada 2018 lalu. Di mana pihaknya bertemu dan mencoba mendengar alasan yang menjadi kendala pihak swasta tidak membayarkan pajak kendaraan bermotor yang dimiliki.

"Apa yang menjadi masalah mereka memang perlu kami komunikasikan. Pada 2018 kami lalu sudah panggil beberapa perusahaan yang mempunyai tunggakan kendaraan cukup besar. Sekarang sedang dalam proses untuk mengejar pajak kendaraan tersebut. Termasuk dalam memberikan edukasi dan juga langkah tegas untuk penagihan," pungkasnya. (hak)

Penulis: Ishak
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved