Sujiwo Ingatkan Pengelolaan dan Pelaporan Aset Harus Dilakukan Dengan Prinsip Kehati-hatian

Semua kewenangan melaporkan dan menyimpan barang sudah didelegasikan kepada pengurus barang pengguna

Sujiwo Ingatkan Pengelolaan dan Pelaporan Aset Harus Dilakukan Dengan Prinsip Kehati-hatian
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Wakil Bupati Kubu Raya Sujiwo saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis Optimalisasi Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pengelolaan Aset pada Badan Layanan Umum, Rabu (26/2), di Hotel Mutiara Yogyakarta -- 

Pengelolaan dan Pelaporan Aset Harus Dilakukan Dengan Prinsip Kehati-hatian

Citizen Reporter Pemda Kubu Raya, Rio Raziqin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBURAYA - Pengelolaan dan pelaporan aset tetap harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Hal itu karena aset tetap merupakan komponen terbesar di dalam neraca laporan keuangan pemerintah daerah.

“Kekeliruan dalam pengelolaan dan pelaporan aset akan berakibat kepada opini laporan keuangan oleh BPK RI,” kata Wakil Bupati Kubu Raya Sujiwo saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis Optimalisasi Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pengelolaan Aset pada Badan Layanan Umum, Rabu (26/2), di Hotel Mutiara Yogyakarta.

Terkait hal itu, Sujiwo menyatakan pentingnya upaya menambah pengetahuan di dalam pengelolaan aset daerah yang sarat dinamika dan segala permasalahan yang menyertai. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan oleh aturan perundang-undangan.

“Karena itu diperlukan peran serta aparatur pemerintahan terutama para kasubbag umum dan perlengkapan serta pengurus barang pengguna SKPD se-Kabupaten Kubu Raya,” ujarnya.

Baca: BREAKING NEWS - Warga Jalan Imam Bonjol Heboh Temuan Mayat Mr X Dalam Ruko

Baca: VIDEO: Viral Bocah 7 Tahun Mabuk Usai Hirup Cairan Biru, Ini Penjelasan Dokter

Baca: Singkawang Targetkan Raih Penghargaan Kota Peduli HAM 2019

Sujiwo mengatakan aset tetap bisa berasal dari pengadaan yang bersumber dari dana APBD, hibah dari pemerintah pusat, provinsi, maupun hibah dari pihak ketiga lainnya. Kesemuanya, menurut dia, wajib dicatat dalam buku inventaris barang milik daerah.

“Tren penambahan aset tetap ini selain diperoleh dari belanja modal juga didapat dari penyerahan aset, baik dari pemerintah pusat maupun dari Kabupaten Mempawah sebagai kabupaten induk dari Kabupaten Kubu Raya yang hingga kini sudah terjadi tiga kali yakni pada 2009, 2013, dan 2017,” ungkapnya.

Sujiwo menyatakan pengurus barang pengguna mempunyai tugas penting di dalam pengelolaan aset daerah. Ia menyebut pengurus barang sebagai perpanjangan tangan dari kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertindak sebagai pengguna barang daerah.

“Semua kewenangan melaporkan dan menyimpan barang sudah didelegasikan kepada pengurus barang pengguna,” terangnya.

Karena itu, Sujiwo berharap bimbingan teknis yang digelar Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dapat menciptakan aparatur pemerintahan yang profesional dalam pengelolaan aset-aset daerah.

“Sehingga prinsip-prinsip pengelolaan keuangan dan aset yang partisipatif, transparan, dan akuntabel dapat tercipta dan kita wujudkan,” harapnya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya Nurmarini mengatakan bimtek diikuti 48 peserta yang berasal dari 29 Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dirinya berharap bimtek dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pengurus barang. Termasuk memberikan pemahaman tentang pengelolaan barang milik daerah.

“Kita sekaligus memberikan motivasi kepada pengurus barang supaya mengedepankan ketelitian dalam penyampaian data aset,” imbuhnya

Penulis: Try Juliansyah
Editor: Maskartini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved