Ratusan Warga Datangi Kantor Camat Meliau, Tolak Pelantikan Kades Terpilih

Ratusan Warga Datangi Kantor Camat Meliau, Tolak Pelantikan Kades Terpilih

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - Ratusan warga Desa Sei Mayam, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau melakukan aksi damai di Kantor Camat Meliau, Sabtu (23/2/2019).

Kedatangan mereka guna mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau menunda pelantikan Kades terpilih pada Pilkades Tahun 2018 lalu karena diduga melakukan money politik.

Ada beberapa spanduk yang mereka bawa dan bentangkan pada saat aksi damai, yang intinya bertuliskan penolakan pelantikan Kades Sei Mayam karena dugaan money politik.

Baca: Motor Terbakar di Jalan Kom Yos Sudarso Diduga Penyebabnya Akibat Karburator

Baca: Animo Tinggi, Inkai Pontianak Bagi Kontingen Menjadi 2 Tim Kejurprov

Baca: Edi Kamtono Harap Masyarakat Aktif Pantau Jentik Nyamuk Dilingkungannya

“Kami warga Desa Sei Mayam menolak pelantikan Kades terpilih karena diduga kuat melakukan politik uang, ” kata Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Damai, Juliadi, Sabtu (23/2/2019).

Dengan pengawalan ketat aparat keamanan, kedatangan mereka diterima Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) yakni Camat Meliau, Kapolsek Meliau dan Danramil Meliau. Hadir juga pada kesempatan tersebut, Anggota DPRD Sanggau, Gusti Teja Kesuma.

Juliadi menegaskan, ada empat point tuntutan warga Desa Sei Mayam yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui Forkompimcam dan Anggota DPRD Sanggau. Pertama, menunda pelantikan Kades terpilih yang terindikasi money politik.

Kedua, meminta pelaku money politik yang saat ini sedang menjalani proses hukum di Polres Sanggau dipenjarakan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Ketiga, meminta tugas Pj kades dilanjutkan agar tidak terjadi kekosongan jabatan.

Keempat, mendesak pemilihan ulang di TPS yang diduga bermasalah diiantaranya TPS 1, 2 Dusun Mayam, TPS 3 Dusun Tanjak Mulung dan TPS, 6 Afdeling 2. “Kami tidak mau dipimpin oleh Kades yang makukan politik uang, ” tegasnya.

Jika tuntutan warga tidak terpenuhi, ia pun tidak menjamin apa yang akan terjadi. Karena menurut masyarakat, mereka menolak pelantikan Paridi sebagai Kades dan menolak dipimpin Kades yang melakukan money politik.

“Sementara inikan aksi damai dulu. Kami minta tuntutan kami dipenuhi, jangan dilama-lamakan. Kalau dilama-lamakan saya yakin ada reaksi dari masyarakat. Kalau sudah dilama-lama tuntutan kami tanpa direspon khawatirnya timbul reaksi dari warga, itu yang tidak kita inginkan, ” tegasnya.

Intinya, lanjut dia, pihaknya mengharapkan ada solusi dari Pemerintah Daerah, dan tuntutan kami dipenuhi.