KPP Pratama Pontianak Timur Canangkan Zona Integritas Kawasan Bebas dari Korupsi

KPP Pontianak Timur berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang prima kepada Wajib Pajak dan merealisasikan target penerimaan pajak sebesar Rp 2.097T

KPP Pratama Pontianak Timur Canangkan Zona Integritas Kawasan Bebas dari Korupsi
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Gubernur Kalbar Sutarmidji memberikan sambutan saatPencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di KPP Pratama Pontianak Timur, Senin (18/2/2019). 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Plt Kepala KPP Pratama Pontianak Timur, Swartoko, melaksanakan Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di KPP Pratama Pontianak Timur, Senin (18/2/2019).

Pencanangan ini dilaksanakan di hadapan Gubernur Kalimantan Barat, Wali Kota Pontianak, Kepala Kanwil DJP Kalimantan Barat, beserta pejabat kepolisan, kejaksaan, Wajib Pajak, jajaran pejabat pemerintah daerah, dan pegawai kementerian keuangan.

Baca: Dewi Sempat Hilang Ingatan 3 Tahun Sebelum Jadi Tatung

Baca: Bupati Mempawah Apresiasi Dukungan Menkumham

Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Melayani ditandai dengan Penandatanganan Piagam Pencanangan Zona Integritas dan Pakta Integritas oleh Plt. Kepala KPP Pratama Pontianak Timur.

KPP Pontianak Timur diresmikan tanggal 1 Oktober 2018, namun Plt. Kepala KPPnya berinisiatif melaksanakan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di awal tahun 2019.

“Pencanangan ini merupakan persiapan agar tahun depan KPP Pratama Pontianak Timur siap untuk mewakili Kanwil DJP Kalimantan Barat dalam penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani pada level Kementerian Keuangan,” ungkap Swartoko.

Dengan Pencanangan Zona Integritas, KPP Pontianak Timur berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang prima kepada Wajib Pajak dan merealisasikan target penerimaan pajak sebesar Rp 2.097 triliun.

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi merupakan kelanjutan dari langkah reformasi birokrasi, untuk melakukan penataan system penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani Wajib Pajak dengan cepat, tepat dan profesional.

Plt Kepala KPP Pontianak Timur berharap dukungan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kota Pontianak untuk merealisasikan target penerimaan pajak. Dengan penerimaan yang tinggi maka kontribusi Dana Bagi Hasil kepada pemerintah juga tinggi

Selain dukungan dari pemerintah daerah, Plt Kepala KPP Pratama Pontianak Timur juga mengajak kepada Wajib Pajak untuk dapat terus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam menunaikan kewajiban.

Penulis: Nina Soraya
Editor: Nina Soraya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved