Wagub Ria Norsan Sebut Kemiskinan dan Rendahnya Pendidikan Jadi Sebab Problem Gizi
Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Barat, H Ria Norsan menerangkan menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization
Penulis: Jimmi Abraham | Editor: Madrosid
lihat foto
Wagub Ria Norsan Sebut Kemiskinan Dan Rendahnya Pendidikan Jadi Sebab Problem Gizi
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Barat, H Ria Norsan menerangkan menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO), penyebab permasalahan gizi terjadi antara lain disebabkan karena kondisi kemiskinan dan rendahnya pendidikan masyarakat.
“Ketersediaan pangan yang tidak memadai dan sulitnya mencari lapangan pekerjaan juga menjadi penyebab masalah gizi,” ungkapnya, Senin (11/2/2019).
Kemampuan keluarga, terang dia, sangat tentukan kebiasaan pola makan dan hidup sehat dalam keluarga itu. Selain itu, kondisi daerah berkaitan dengan rendahnya kemampuan kerja serta ketersediaan pangan di pasar.
Baca: Klaim Miliki 89.000 Relawan di Malaysia, Jokowi Macan Asia Deklarasi
Baca: Kapolda Sebut Tabloid Indonesia Barokah Tak Standar dan Tak Penuhi Kriteria Kode Etik Jurnalistik
Baca: Saat Rakor, Bupati Tanyakan Ketidakhadiran Dinas PUPR
“Penyebab mendasar dari terjadinya gangguan masalah gizi adalah karena kondisi politik dan ekonomi di suatu negara yang terganggu, karena kebijakan ekonomi dan politik sangat berpengaruh terhadap program gizi,” imbuhnya.
Kondisi negara yang tidak stabil berimbas harga-harga barang naik dan daya beli masyarakat menurun. Otomatis, pemerintahpun tidak dapat memberikan bantuan secara maksimal akibat terganggunya kondisi keuangan.
Mantan Bupati Mempawah itu menambahkan khusus Kalbar, masalah gizi disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, pengetahuan para ibu masih minim terhadap pola asuh anak. Kedua, geografis Kalbar sangat luas. Ketiga, akses pelayanan kesehatan masih sulit di wilayah kabupaten/kota. Keempat, cakupan akses air bersih dan sanitasi lingkungan masih kurang. Kelima, ketersedian tenaga kesehatan di daerah masih minim,.
“Berkaca dari kondisi itu, Pemprov Kalbar menegaskan salah satu prioritas dalam rencana kerja pemerintah Pro Kalbar Tahun 2019 adalah penanganan masalah gizi buruk dan stunting,” pungkasnya.
