Pengacara Pemprov Papua Tuding KPK Lakukan Kriminalisasi Pasca Gagal OTT Gubernur Lukas Enembe

Saya berharap KPK jangan menggeser isu kegagalan melakukan OTT terhadap Gubernur Papua. Pimpinan KPK harus menjelaskan secara transparan dan terbuka

Pengacara Pemprov Papua Tuding KPK Lakukan Kriminalisasi Pasca Gagal OTT Gubernur Lukas Enembe
(KOMPAS.COM/ RINDI NURIS VELAROSDELA)
Kuasa hukum pemerintah provinsi (Pemprov) Papua, Stefanus Roy Rening mendatangi Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Senin (11/2/2019). 

Pengacara Pemprov Papua Tuding KPK Lakukan Kriminalisasi Pasca Gagal OTT Gubernur Lukas Enembe

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID -  Kuasa hukum Pemprov Papua, Stefanus Roy Rening, membantah hasil visum rumah sakit yang menunjukkan adanya luka di bagian hidung pada pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

Roy membawa sebuah foto yang menunjukkan tidak ada bukti luka pada pegawai KPK saat dirinya mendatangi Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (11/2/2019).

"Dalam pemberitaan yang beredar, katanya hidung patah dah wajah robek. Tadi saya sudah serahkan foto ke dalam (penyidik Ditreskrimum) yang memperlihatkan foto bahwa tidak ada tanda penganiayaan yang dilakukan oleh Pemprov Papua," kata Roy kepada awak media di Polda Metro Jaya, Senin (11/2/2019).

Menurut Roy, foto yang ia bawa merupakan hasil jepretan pada Minggu (3/2/2019) dini hari di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.

"Inilah gambar yang diambil Minggu pukul 04.00. Tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik, apalagi hidung patah," ungkap Roy.

Ia menganggap pemberitaan tentang adanya bukti penganiayaan pada pegawai KPK adalah bentuk kriminalisasi kepada pegawai Pemprov Papua lantaran KPK gagal melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada Gubernur Papua Lukas Enembe.

"Saya berharap KPK jangan menggeser isu kegagalan melakukan OTT terhadap Gubernur Papua. Pimpinan KPK harus menjelaskan secara transparan dan terbuka," kata Roy.

Baca: 23 Murid Pramuka Tersesat Akhirnya Ditemukan, Begini Kondisi Para Siswa

Baca: Roboh Teras Bangunan BNI Putussibau, Ini Penjelasan Kapolsek

Baca: Tanggapi Kritikan Prabowo Soal Pemerintahan Presiden Soeharto, Partai Berkarya Sebut Otokritik

"Itu permintaan kami. Jangan sampai KPK dipakai sebagai alat politik untuk melakukan kriminalisasi kepada pejabat pemerintahan kita," lanjut dia.

Sebelumnya, polisi menerima hasil visum terkait kasus dugaan penganiayaan pada dua pegawai KPK. Hasil visum itu menunjukkan adanya luka di bagian hidung.

Halaman
12
Tags
Papua
Editor: Rihard Nelson Silaban
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved